Anggota DPR Ingatkan Anggaran UMKM-Ekraf Harus Bisa Jawab Kebutuhan Rakyat
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) harus bisa menjawab kebutuhan rakyat.
Menurut dia, dukungan anggaran untuk sektor ekonomi kreatif (ekraf) dan UMKM masih lemah dan jauh dari kebutuhan nyata di lapangan. Novita menyebut pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi perhatian pada ekosistem digital dan keberlanjutan operasional UMKM.
"Banyak program yang terlihat besar di atas kertas, namun di lapangan tidak menjawab persoalan riil masyarakat. Jangan sampai hanya menambah bangunan, tetapi tidak ada nyawa dalam pengelolaannya," kata Novita dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 5 September 2025.
Dalam isu UMKM, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengkritik keberadaan Pusat layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT- KUMKM) yang di banyak daerah hanya menjadi bangunan kosong tanpa pengawasan dan operasional yang optimal.
Dia menegaskan perlunya kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, termasuk soal keberlanjutan kebutuhan dasar seperti listrik dan pendampingan digital. Selain itu, dia menilai praktik e-commerce saat ini masih merugikan pelaku UMKM.
"Di lapangan, potongan e-commerce terhadap UMKM bisa mencapai 15 persen. Padahal aturan FAQ hanya menetapkan 8 persen. Ini jelas merugikan dan harus segera dievaluasi," katanya.
Selain itu, dia menekankan bahwa dukungan bagi sektor ekonomi kreatif harus dilakukan secara nyata, khususnya bagi dunia perfilman yang mengangkat budaya lokal dan destinasi wisata. Film, kata dia, bukan hanya hiburan, melainkan juga pintu masuk wisata dan diplomasi budaya.
Untuk itu, Novita mendorong pemerintah tidak bisa hanya berorientasi pada target serapan anggaran, tetapi harus memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Dia mengatakan anggaran harus hadir untuk rakyat, bukan sekadar laporan.
"RKAKL (rencana kerja anggaran kementerian lembaga) 2026 harus menjawab tantangan riil, dari royalti kreator digital, perfilman budaya, hingga UMKM yang benar-benar hidup dan berdaya saing," kata dia.
