Kemenkes Diminta Pastikan Program Quick Win Prabowo Berjalan Optimal
SinPo.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak hanya fokus pada tambahan anggaran, tetapi juga memastikan layanan primer, pencegahan penyakit, serta program quick win Presiden Prabowo berjalan optimal.
Ia pun mempertanyakan kriteria prioritas Kemenkes dalam membagi alokasi anggaran, terutama antara program jangka pendek quick win dan program jangka panjang transformasi kesehatan.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam rangka membahas alokasi anggaran Kemenkes, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
“Kita perlu tahu seperti apa kriteria yang dilakukan Kemenkes dalam membagi konsentrasi antara penyuksesan program quick win dengan program jangka panjang transformasi kesehatan. Karena di lapangan, fasilitas kesehatan masih banyak melakukan penyesuaian,” kata Netty.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti rendahnya realisasi belanja barang Kemenkes yang baru 30,9 persen dari Rp51,7 triliun. Padahal, sejumlah usulan tambahan justru diarahkan untuk kebutuhan layanan primer seperti vaksin, imunisasi, dan alat kesehatan.
“Imunisasi dasar lengkap baru 42,6 persen dan notifikasi TBC baru 47 persen. Bagaimana strategi Kemenkes memastikan keterlambatan realisasi anggaran tidak mengganggu pengadaan vaksin, obat, dan alkes yang fundamental bagi layanan primer?” tanyanya.
Di samping itu, Netty menekankan pentingnya kesiapan tenaga kesehatan di daerah, yang kini terbebani dengan pelayanan ganda di puskesmas sekaligus program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah, untuk melindungi kesejahteraan tenaga medis.
“Puskesmas bebannya luar biasa. Selain melayani pasien yang datang, mereka juga harus melakukan pemeriksaan ke sekolah-sekolah," ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar tambahan anggaran benar-benar mencerminkan komitmen Kemenkes untuk memperkuat layanan primer, mempercepat transformasi, dan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
