Menkeu Tegaskan Belanja K/L dan TKD di RAPBN 2026 untuk Pemerataan Pembangunan
SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD), menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"APBN melalui belanja K/L dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Desa) menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Menkeu dalam keterangannya, Rabu, 3 September 2025
Menkeu menjelaskan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi belanja K/L dan TKDD per kapita menunjukkan variasi antarwilayah sesuai karakteristik, tantangan dan potensi wilayah.
Di mana, Sumatera memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta per kapita, Jawa Rp5,1 juta per kapita, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta per kapita, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta per kapita. Alokasi tersebut mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun, digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik, seperti sekolah, puskesmas dan pelayanan publik lainnya.
Dana ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp155,1 triliun, Dana Otsus Rp13,1 triliun, Dais DIY Rp0,5 T, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.
Dia menerangkan, kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah, termasuk memperhatikan Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa yang salah satunya menopang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia berharap, TKD ini dapat mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif bagi pembangunan di daerah.
"Dengan sinergi belanja pusat dan daerah, program prioritas pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia," tukasnya.
