Golkar Harus Berlaku Adil, Zulfikar Arse Layak Disanksi
SinPo.id - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Partai Golkar seharusnya berlaku adil dalam memberikan sanksi kepada kadernya.
Hal itu disampaikannya menanggapi keputusan Golkar yang hanya menonaktifkan Adies Kadir, namun tidak memberikan sanksi kepada Zulfikar Arse. Menurut Pangi, pernyataan Zulfikar sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang menyebut anggota DPR sulit mencari uang halal justru menjadi akar masalah polemik.
"Mestinya equal atau setara. Semua anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan kontroversial, tidak punya empati kepada rakyat, sebaiknya dicopot," kata Pangi dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 1 September 2025.
Dia juga mengingatkan agar para pejabat dan anggota DPR berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Terutama, saat rakyat sedang kesulitan.
"Kalau pejabat terlalu kaya kadang tidak sensitif. Jangan asal bunyi. Anggota DPR harus membuat program yang menyenangkan hati rakyat, bukan malah menyakiti," kata Pangi.
Pangi menambahkan pemerintah maupun DPR sebaiknya mempertimbangkan peninjauan ulang gaji dan tunjangan pejabat sebagai bentuk solidaritas.
"Ini rakyat sudah susah, jangan lagi dicaci maki. Kalau terus seperti ini, wajar rakyat bisa marah," ujarnya.
Dia lantas menutup dengan pepatah Minang 'bapikia dulu baru mengecek, bukan mengecek dulu baru bapikia'. Menurutnya, setiap pernyataan publik harus dipikirkan dampaknya, bukan asal bicara lalu minta maaf belakangan.
Sementara itu, salah satu politisi senior menyebutkan, sanksi yang diberikan pada Adies Kadir harusnya dilihat dulu penyebabnya. Sebab, jika dirunut dari awal kejadi-!, gejolak ini muncul justru dari pernyataan kontroversial Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin yang menyatakan soal susahnya mencari uang halal di DPR.
Narasi itu disampaikan Zulfikar dalam diskusi yang digelar ICW pada Senin, 11 Agustus 2025. Kemudian, langsung ditanggapi legislator PDIP TB Hasanudin yang menyatakan soal besaran gaji dan tunjangan yang diterima dalam sebulan.
Berawal dari situ, isu soal DPR pun bergulir hingga kalangan media bertanya kepada Adies Kadir soal tunjangan dan gaji DPR.
"Karena itu, sudah sewajarnya fakta yang semua publik ketahui ini bisa menjadi pertimbangan DPP Golkar untun memberikan sanksi kepada orangnya. Karena siapa pun yg menjadi Adies Kadir pasti kaget dengan keputusan sanksi ini," tegas politisi lintas zaman yang pernah duduk di kabinet itu.
Sosok yang juga dekat dengan Presiden Prabowo ini juga menyarankan agar Ketum Golkar bisa mempertimbangkan fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena yang seharusnya disanksi adalah orang yg menyulut api itu.
"Saya tidak ingin mengomentari kader partai lain. Yang saya soroti adalah Golkar. Karena saya bagian dari keluarga partai ini. Dan Ketum Golkar saya yakin paham siapa yang seharusnya disanksi," tegasnya.
