Program Pemutihan Ijazah, Legislator DKI Minta Pendataan Lebih Rinci

Laporan: Sigit Nuryadin
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 22:49 WIB
Ilustrasi ijazah (SinPo.id/ Pixabay)
Ilustrasi ijazah (SinPo.id/ Pixabay)

SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Muhammad Thamrin, menyoroti pentingnya pembenahan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran program pemutihan ijazah yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jakarta. 

Menurutnya, meski kebijakan tersebut patut diapresiasi, pelaksanaannya harus lebih sistematis agar manfaatnya benar-benar menjangkau siswa yang membutuhkan.

“Banyak siswa yang terhambat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan hanya karena ijazahnya tertahan akibat biaya,” ujar Thamrin Sabtu, 23 Agustus 2025.

Adapun program pemutihan ijazah tahap IV yang diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tahun ini mengucurkan dana lebih dari Rp7,6 miliar bagi 1.897 siswa. Secara keseluruhan, sebanyak 3.212 siswa telah terbantu sepanjang tahun dengan total anggaran sekitar Rp12 miliar.

Thamrin menegaskan, efektivitas program serupa sangat bergantung pada akurasi data dan kecepatan distribusi. Komisi E DPRD DKI yang membidangi pendidikan, kata dia, akan terus mengawal agar program ini tak sekadar simbolis.

“Kami mendorong agar ke depan pendataan dilakukan lebih menyeluruh, penyaluran lebih cepat, serta terintegrasi dengan program KJP maupun KJMU,” tuturnya. 

Dia pun menilai, integrasi tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan anggaran pendidikan dialokasikan secara efisien serta berkelanjutan.

Selain itu, Thamrin juga mengomentari kegiatan wisata edukasi bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang melibatkan kunjungan ke berbagai museum dan perpustakaan di Jakarta. Dia menyebut kegiatan itu sebagai bentuk pendidikan holistik.

“Anak-anak ini bukan hanya butuh bantuan finansial, tapi juga pengalaman yang membentuk karakter dan wawasan. Wisata edukasi adalah cara tepat untuk itu,” kata Thamrin. 

Adapun Museum MH Thamrin, Museum Joang ’45, hingga Perpustakaan HB Jassin menjadi beberapa destinasi yang dikunjungi pelajar dari jenjang SD hingga SMK. 

"Program ini juga perlu dievaluasi secara berkala agar tidak hanya bersifat seremonial," tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI