Hetifah: Anggaran Rp757 Triliun Bukti Pesiden Berpihak pada Peningkatan Kualitas Pendidikan
SinPo.id - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Jumlah anggaran itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Hetifah menilai langkah ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda dan komitmen kuat untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan manusia Indonesia.
"Pendidikan yang bermutu adalah syarat mutlak untuk membangun Indonesia maju. Saat Presiden menyebut bahwa anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun, saya melihat bukan sekadar angka, melainkan komitmen politik dan moral untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Hetifah usai mengikuti Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa anggaran pendidikan tersebut merupakan pemenuhan amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN, yang diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan memberantas kemiskinan. Peningkatan anggaran sebesar Rp33,5 triliun dibanding tahun 2025 ini dinilai Hetifah sebagai sinyal kuat bahwa pendidikan kini benar-benar menjadi prioritas strategis nasional.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengapresiasi arah kebijakan yang disampaikan Presiden dengan fokus pada peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta perluasan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah.
Presiden juga menyampaikan bahwa Rp178,7 triliun dari anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji, tunjangan profesi, dan peningkatan kompetensi guru dan dosen, serta Rp150,1 triliun untuk peningkatan fasilitas sekolah dan kampus.
Tak kalah penting, pengembangan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda juga ditekankan sebagai bagian dari strategi pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
"Pemetaan anggaran yang rinci dan menyeluruh ini mencerminkan keseriusan pemerintah. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap rupiah berdampak nyata bagi murid, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan. Ini adalah bentuk reformasi pendidikan yang menyentuh dari hulu ke hilir," kata Hetifah.
Hetifah menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi anggaran tersebut secara aktif dan bertanggung jawab. Dia menyatakan bahwa Komisi X akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, serta lembaga pengelola dana pendidikan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
"Anggaran sebesar ini bukan sekadar capaian, tetapi amanah besar. Kami di Komisi X akan memastikan kebijakan ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menjangkau sekolah-sekolah di pelosok, guru-guru non-ASN, dan peserta didik dari keluarga prasejahtera," tegas Hetifah.
Menutup pernyataannya, Hetifah menyebut kebijakan ini sebagai pijakan penting menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Dengan alokasi Rp757,8 triliun, Presiden tidak hanya mencetak rekor, tetapi juga meletakkan fondasi kuat untuk masa depan.
"Pendidikan adalah instrumen paling ampuh untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan. Kita semua harus menyambut ini sebagai momentum transformasi besar pendidikan Indonesia," kata Hetifah.
