Keterlibatan UMKM dalam Program 3 Juta Rumah Wujud Nyata Merdeka untuk Semua
SinPo.id - Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Temmy Satya Permana menilai, keterlibatan UMKM dalam Program 3 Juta Rumah, merupakan wujud nyata "merdeka untuk semua" sekaligus penjabaran dari Asta Cita Presiden Prabowo. Karena itu, kementeriannya akan berperan aktif dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah melalui penyiapan UMKM-UMKM yang mendukung ekosistem pembangunan perumahan.
"Kementerian UMKM mendorong agar peran UMKM difokuskan pada sisi supply yaitu mempersiapkan dan mendorong seoptimal mungkin pelaksanaan Program 3 Juta Rumah," kata Temmy di Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2025.
Temmy menjelaskan, program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kesulitan memperoleh hunian terjangkau.
Melalui pendekatan terintegrasi antara pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi wilayah, program 3 Juta Rumah diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Selain itu, program ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial ekonomi.
Temmy melanjutkan, peran yang dapat dimaksimalkan UMKM, meliputi penyedia jasa konstruksi, penyedia bahan bangunan atau supplier material, dan penyedia dukungan pasca-hunian.
"Pada kelompok penyedia jasa konstruksi mencakup pengembang dan kontraktor kecil, penyedia tukang bangunan, instalasi listrik, pengecatan, plumbing, dan aplikator rumah pracetak seperti Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN)," katanya.
Kementerian UMKM juga akan mengakselerasi dan mengintensifkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM tersebut agar memiliki kemampuan dan kapasitas untuk dapat terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.
Terkait persyaratan bagi UMKM yang bisa terlibat dalam program ini, Temmmy menyebut tidak banyak persyaratan atau ketentuan khusus yang membatasi pengusaha UMKM untuk terlibat.
"Yang diperlukan UMKM pengembang adalah pemahaman prosedur untuk teregistrasi di SIRENG (Sistem Registrasi Pengembang) dan SIKUMBANG (Sistem Kumpulan Pengembang), serta kapasitas usaha untuk dapat membangun rumah subsidi," katanya.
Sementara untuk UMKM ekosistem perumahan lainnya, Temmy menambahkan, seperti kontraktor dan supplier keterlibatannya bersifat B2B dengan pengembang.
"Oleh karena itu yang diperlukan adalah penguatan kapasitas agar UMKM tersebut memenuhi kriteria untuk dapat melaksanakan pekerjaan dari pengembang," ujarnya.
Untuk akses pembiayaan bagi UMKM yang terlibat dalam Program 3 Juta Rumah, pemerintah kini sedang mempersiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan sasaran utama penerima KUR ini adalah UMKM ekosistem perumahan.
"Dengan insentif berupa bunga 6 persen dan plafon mencapai Rp500 juta akan sangat membantu UMKM untuk menambah permodalan dalam mengerjakan proyek pembangunan perumahan. Kami akan melakukan kegiatan pendampingan untuk memastikan sebanyak mungkin UMKM perumahan dapat memanfaatkan insentif ini," ujarnya.
Berdasarkan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM hingga Agustus 2025, ada sekitar 104 ribu UMKM di Indonesia yang potensial untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.
"Sebanyak 35 ribu UMKM di antaranya bergerak di bidang konstruksi hunian termasuk di dalamnya pengembang kecil, kontraktor, dan jasa-jasa pendukung konstruksi perumahan, serta 69 ribu UMKM supplier material bahan bangunan," katanya.
Ia menambahkan, UMKM ekosistem perumahan yang telah terdata di SIDT akan menjadi sasaran utama program pembinaan dan pendampingan untuk memperluas kesempatan terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah.
"Apabila kita mampu memfasilitasi 104 ribu UMKM tersebut sehingga kapasitas usahanya meningkat dan usahanya berkembang, maka diharapkan akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan menciptakan dampak nyata bagi ekonomi kerakyatan," tandasnya.
