DPR Bakal Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Rakyat
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pihaknya bakal menjalankan fungsi lembaganya dalam pengawasan dan anggaran secara maksimal. Legislatif akan memastikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpihak kepada rakyat serta selaras dengan konstitusi.
Dia menegaskan kritik ataupun masukan yang disampaikan DPR RI bukan bertujuan melemahkan pemerintah. DPR RI harus menjadi perpanjangan lidah rakyat.
"Sebaliknya, fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi," kata Puan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurutnya, DPR RI dan pemerintah adalah mitra konstitusional dalam menjalankan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan DPR RI bertindak sebagai penjaga nurani rakyat dan konstitusi. DPR RI memastikan kekuasaan tetap setia kepada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan.
Puan menegaskan bahwa pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan bertujuan saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas yang lain.
"Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain," ujar Puan.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Sidang Tahunan ini dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema 'Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'.
