Komisi IX DPR Usul MBG Ubah Pola dengan Libatkan Sekolah
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengubah pola teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengadaan MBG bisa dikembalikan ke sekolah masing-masing.
Dia mengatakan berkaca dari kasus keracunan MBG yang tak kunjung berhenti, BGN tidak cukup hanya mengevaluasi sistem yang berjalan. Namun juga harus mengubah sistem dengan memangkas rantai pasok pengadaan MBG sehingga makanan yang sampai ke tangan siswa adalah makanan yang segar.
"Dengan anggaran yang sediakan, sekolah diberi tanggung jawab untuk mengadakan MBG. Salah satu opsinya dengan metode prasmanan, sehingga makanan yang disajikan masih hangat dan fresh," kata Charles di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.
Dengan begitu, kata dia, tidak ada lagi SPPG yang memproduksi massal ribuan paket dalam sehari. Sebab, hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG.
"Ini juga membuktikan SPPG yang didirikan secara mendadak belum siap untuk memproduksi makanan secara massal," kata dia.
Menurut Charles, dalam menjalankan program MBG, pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah. Selanjutnya, BGN sebagai representasi pemerintah pusat perlu membuat SOP dan melakukan pengawasan untuk memastikan sistem yang dibuatnya dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan Dinas Kesehatan setempat bertugas memastikan kelayakan dan kebersihan dapur. Dalam memasak, sekolah bisa melibatkan orang tua murid yang sudah terbiasa masak untuk anak-anaknya.
Pada tahun depan, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk MBG. Dengan rantai pasok yang pendek karena pengadaan dilakukan di sekolah, pemerintah justru bisa lebih menghemat anggaran.
"Karena tidak ada lagi biaya pengemasan karena makanan disajikan prasmanan, dan siswa penerima manfaat lebih terhindar dari potensi keracunan," kata dia.
