Legislator Minta Penerapan Payment ID dalam Transaksi Digital Dikaji Lebih Dalam
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah, meminta agarpenerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus ditunda terlebih dahulu dan perlu dikaji lebih mendalam. Karena Perlindungan Data Pribadi (PDP) dinilai belum siap dan dengan adanya kebijakan tersebut.
“Kita ini untuk PDP itu belum siap, kebocoran data yang terjadi di indonesia salah satu contohnya yang tahun lalu itu kebocoran data bpjs nah itukan banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapat tapi perlindungannya itu tidak ada. Kita tidak mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya," kata Sarifah, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 14 Agustus 2025.
Ia pun khawatir dengan potensi terjadinya ancaman kebocoran data, apabila kebijakan Payment ID yang nantinya dapat mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan dengan kartu identitas, diterapkan. Terlebih infrastruktur keamanan dan aturan terhadap sistem pengawasannya, juga belum jelas.
“Ketika ini sudah mulai disinkronkan ini kan berarti nantinya kita mengecek atau menggabungkan beberapa pembayaran kita, baik perbankan, multifinance, pinjol, e-wallet dan lain sebagainya menjadi satu akun berdasarkan KTP," ungkapnya.
Dengan penerapan satu akun tersebut, Sarifah berpandangan bahwa Pyment ID sangat mudah sekali untuk diretas. Oleh sebab itu, pihaknya turut mendorong infrastruktur keamanan data yang harus benar-benar dipersiapkan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan.
“Ketika perlindungan pengamanan data kita belum kuat atau terlaksana dengan sangat baik akan mudah sekali untuk dilakukan hacking dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Maka perlu infrastruktur keamanan data yang benar-benar siap,” katanya menambahkan.
