MPR RI, 'Luffy' dari Senayan di Tengah Riuh Bendera One Piece

SinPo.id - Bendera berlatar hitam, bergambar tengkorak, dan bertopi jerami berkibar jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).

Sejumlah masyarakat mengibarkan bendera tersebut bersamaan dengan bendera RI. Ada juga yang memasang bendera Jolly Roger dari anime One Piece itu di bagian belakang truk.

Pengibaran bendera One Piece merupakan simbol protes yang dibungkus budaya pop. Bagi sejumlah kalangan, cara ini dirasa lebih aman dan sangat melekat dengan generasi muda yang terbiasa menyuarakan opini lewat meme, fandom, atau fandom-politics karena punya sifat yang simbolik.

Dibandingkan menggelar aksi unjuk rasa lewat penyampaian orasi formal dengan turun ke jalan seperti di era tahun 1990-an, pengibaran bendera One Piece lebih organik dan otentik bagi generasi muda saat ini. 

Pro dan kontra hadir merespons pengibaran bendera One Piece. Razia dan intimidasi terhadap masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece juga terjadi di sejumlah wilayah. 

Di tengah pro dan kontra itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI hadir. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadi seperti karakter Monkey D. Luffy di One Piece. 

Muzani menyatakan, pengibaran bendera Jolly Roger sebagai ekspresi kreativitas. Politikus Partai Gerindra itu memandang, orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece itu tetap memiliki hati merah putih atau nasionalisme.

"Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih, bentuknya adalah syukur kepada Allah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun," kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2025.

Luffy dikenal sebagai karakter yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Momen itu terlihat ketika Luffy menyelamatkan krunya Nico Robin yang ditangkap oleh Pemerintah Dunia dalam cerita Enies Lobby.

Luffy bersama kru Bajak Laut Topi Jerami menyerbu Pulau Enies Lobby, tempat Nico Robin akan diadili oleh Pemerintah Dunia. Kemudian, Luffy memberikan perintah kepada salah satu krunya, Sogeking untuk menembak dan membakar bendera Pemerintah Dunia sebagai simbol perlawanan.

Penggemar One Piece, Ogi Sukma, menyampaikan pernyataan Muzani dalam merespons pengibaran bendera One Piece di tengah masyarakat merepresentasikan tokoh Luffy dan merupakan bentuk perjuangan pada kebebasan dan kemerdekaan untuk semua orang dalam berekspresi.

"Kayak tokoh Luffy, sebagai Luffy yang mencita-citakan kebebasan dan kemerdekaan untuk semua orang," kata Ogi pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Ia menilai pernyataan Muzani dalam merespons pengibaran bendera One Piece tepat. Menurutnya, MPR RI harus selalu menjaga dan menjawab tantangan demokrasi Tanah Air yang dinamis dan terus berkembang seiring perkembangan zaman.

Ogi menegaskan lagi, pengibaran bendera One Piece harus dimaknai sebagai kebebasan berekspresi masyarakat dalam negara yang menganut ideologi demokrasi Pancasila.

"Memang seharusnya tidak ditanggapi berlebihan dan dianggap sebagai sebuah kebebasan berekspresi," tuturnya.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila dan generasi muda adalah dua hal yang saling berkaitan bagi masa depan bangsa dan demi mewujudkan cita-cita 'Indonesia Emas 2045' atau visi Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.  

Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta (dalam Agustam, 2011:82), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, serta berkesinambungan.

Secara sederhana, demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai konsep demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi menyampaikan tiga prinsip demokrasi Pancasila yakni kebebasan atau persamaan, kedaulatan rakyat, serta pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.

Pimpinan dan anggota MPR RI melalui kegiatan 'Sosialisasi Empat Pilar' menggencarkan edukasi demokrasi Pancasila terhadap generasi muda yang sekarang populer dengan generasi milenial dan generasi Z di berbagai daerah. 

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengajak generasi muda memperkuat ideologi cinta bangsa dan negara, meningkatkan kapasitas diri dan komunitas melalui peningkatan kualitas intelektual atau pendidikan, serta aktif berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Kalau kita tidak punya wawasan, tidak punya ideologi, tidak punya kualitas, maka kita tidak bisa efektif membangun bangsa ini sesuai cita-cita menyongsong Indonesia Emas 2045. Tapi saya yakin, generasi milenial di kampus-kampus sekarang  punya banyak keunggulan, apalagi dengan kemudahan akses mendapatkan banyak informasi maupun wawasan-wawasan yang mumpuni,” ucap HNW saat memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Kota Depok, Jawa Barat pada 21 Juli 2025.

Dia juga meminta generasi muda memahami dan menghidupi ideologi Pancasila yang merupakan solusi atas ketidakadilan yang terjadi di panggung internasional, seperti penjajahan terhadap Palestina.

“Indonesia dengan ideologi Pancasila yang digali dan disepakati oleh para Bapak Bangsa dengan aneka latar belakang kenegarawanan mereka, harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh generasi milenial atau gen Z, agar menjadi ideologi yang hidup dan menghidupi, sehingga selain bisa menjadi pilar terpenting menyongsong Indonesia Emas 2045," ujanrya.

"(Ideologi Pancasila) juga bisa menjadi tawaran solusi dan koreksi konstruktif atas terus berlanjutnya ketidakadilan dunia dan penghancuran peradaban sebagaimana mereka pertontonkan dalam tragedi genosida bahkan holocaust di Gaza,” imbuh HNW.

Rumah Generasi Muda

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin mendorong MPR RI menjadi rumah bagi generasi muda dengan terus mendengar dan melibatkan generasi muda dalam membangun masa depan Indonesia.

Ia mengungkapkan tantangan literasi konstitusi di kalangan generasi muda membutuhkan peran aktif MPR RI. Mukhtarudin mendorong, MPR RI memperkuat literasi konstitusi di kalangan generasi muda yang merupakan pilar utama dalam menjaga integritas ideologi negara dan keutuhan bangsa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2024, generasi muda saat ini terdiri dari generasi milenial (lahir 1981–1996) dengan jumlah sekitar 69,90 juta jiwa atau sekitar 25,87 persen dari total penduduk Indonesia, serta generasi Z (lahir 1997-2012) dengan jumlah mencapai 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen dari total populasi masyarakat Indonesia.
 
"Namun, tantangan di era digital, seperti rendahnya pemahaman konstitusi dan maraknya misinformasi, menuntut MPR RI untuk berperan aktif dalam membekali mereka dengan literasi konstitusi yang kuat,” kata Mukhtarudin usai menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan secara online di Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu 9 Agustus 2025.

Mukhtarudin menyampaikan, pendekatan berbasis teknologi untuk menanamkan nilai-nilai konstitusi kepada generasi generasi muda yang akrab dengan dunia digital merupakan hal yang penting. Ia mendorong pembentukan platform edukasi online yang interaktif dengan mengintegrasikan sejumlah fitur video animasi, kuis berbasis gamifikasi, dan forum diskusi virtual.

“Gen Z tidak lagi tertarik pada metode konvensional seperti seminar panjang. Kita harus masuk ke dunia mereka-media sosial, aplikasi mobile, dan konten yang relevan seperti TikTok atau Instagram,” ucap Mukhtarudin.

Ia menyampaikan literasi konstitusi harus inklusif dan menjangkau generasi muda di berbagai wilayah. Mukhtarudin berkata, literasi konstitusi adalah benteng melawan hoaks. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Kominfo 2024 diketahui 65 persen generasi Z mengakses informasi melalui media sosial.

“Dengan memahami Pancasila dan UUD 1945, Gen Z dapat menyaring informasi, mengenali hak dan kewajiban mereka, serta menolak narasi intoleransi atau ekstremisme,” ucap Mukhtarudin.

Sementara itu, anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanul Haq menyatakan demokrasi harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila agar tidak mengalami penyimpangan.

"Kita harus pastikan demokrasi berpijak pada nilai ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan melalui musyawarah, serta keadilan sosial,” ujar Maman dalam diskusi MPR RI bertema ‘Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Selain itu, menurutnya, demokrasi Pancasila juga harus didukung dengan literasi digital untuk mencegah penyebaran informasi hoaks di tengah masyarakat yang bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

"Nah hoaks inilah yang jangan digunakan oleh siapapun untuk merusak demokrasi," ucapnya.