Konsisten Menjaga Kedaulatan Pangan dan Perdamaian Dunia

Tak ada negara yang merdeka dan berdaulat tanpa kemampuan memproduksi makanannya sendiri. Konsistensi menjaga perdamaian dunia juga dilakukan presiden dalam berbagai forum diplomasi luar negeri. Indonesia telah lama memegang teguh posisi nonblok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata.

SinPo.id -  Presiden Prabowo Subianto menegaskan kedaulatan pangan merupakan syarat mutlak bagi kemerdekaan dan ketahanan bangsa. Prabowo mengacu sejarah yang membuktikan tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri. Ketergantungan pada impor, menurutnya, membuka celah bagi intervensi pihak luar.

“Sejak lama saya berkeyakinan, apa pun yang terjadi, bangsa kita akan aman jika kita menguasai pangan. Selama kita bisa menjamin ketersediaan pangan, kita dapat memberi makan rakyat kita,” ujar  Prabowo Subinato, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025 lalu.

Menurut Prabowo tak ada negara yang merdeka dan berdaulat tanpa kemampuan memproduksi makanannya sendiri karena produksi pangan adalah sektor strategis.

“Bangsa kita kerap diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Jika ada kekuatan asing yang ingin melemahkan kita, maka pangan akan menjadi sasarannya,”  ujar Prabowo menjelaskan.

Ia mengapresiasi capaian pemerintah memperkuat sektor pangan nasional, termasuk keberhasilan transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memungkinkan keberlanjutan program secara efektif.

Hal itu, kata Prabowo didukung hasil kerja kolektif antar kementerian, baik menteri Pertanian bekerja sama dengan kementerian lain, didukung Menteri Keuangan, TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Selain itu ia menegaskan tidak akan membiarkan rakyat terus-menerus dirugikan oleh segelintir elit atau sebagian pelaku ekonomi yang tak peduli pada kesejahteraan rakyat, dan hanya mengejar keuntungan pribadi.

“Kita bukan anak-anak kecil. Kita paham persoalan. Kita ingin memberi kesempatan kepada semua, tapi tidak akan membiarkan rakyat Indonesia terus dimiskinkan,”  ujar Prabowo menambahkan.

Presiden Prabowo menekankan pemerintah tetap berada di jalur yang benar dalam membangun kedaulatan pangan. Ia menyebutkan, cadangan pangan pemerintah saat ini adalah yang terbesar dalam sejarah, dan nilai tukar petani terus menunjukkan tren positif.

“Alhamdulillah, arah kita dalam bidang pangan cukup berhasil. Cadangan pemerintah saat ini terbesar sepanjang sejarah, dan nilai tukar petani meningkat,”  katanya.

Pernyataan presiden itu diperkuat dengan catatan badan pusat statistik atau BPS yang menyebutkan total produksi beras sepanjang Januari hingga Juni 2025 mencapai 19,16 juta ton, atau meningkat 13,53 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan triwulan III potensi produksi beras diperkirakan sebesar 9,08 juta, meningkat 11,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sektor pertanian mampu menunjukan peran penting dalam ekonomi nasional. Amran mengacu data BPS, yang menyebutkan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,12 persen year-on-year dan 4,04 persen quarter-to-quarter. Kontribusi sektor itu terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,83 persen, menjadikannya sektor kedua terbesar setelah industri pengolahan.

“Ini membuktikan di tengah ketidakpastian global, sektor pertanian tampil sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” kata Amran.

Amran juga menyebut dari sisi produksi  Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di triwulan II-2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencatat 9,74 persen.

Nilai tambah sektor ini naik signifikan, dari Rp361,5 triliun pada triwulan I menjadi Rp410,4 triliun pada triwulan II-2025.

“Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen kuat terhadap kemandirian pangan, keberpihakan kepada petani, serta kebijakan yang berdampak langsung di lapangan menjadi landasan utama bagi pembangunan pertanian nasional yang berkelanjutan dan berdaulat," kata Amran menjelaskan.

Konsisten Menjaga Perdamaian Dunia

Tak hanya pangan, di usia 80 tahun usai proklamasi kemerdekaan, Indoensia konsistensi menjaga perdamaian dunia melalui berbagai forum diplomasi luar negeri. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah lama memegang teguh posisi non blok dan selalu mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk dalam situasi di Ukraina.

Hal itu ia tegaskan dalam diskusi sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang digelar di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, pada Jumat, 20 Juni 2025 lalu.

“Dalam konflik di Ukraina, saya kira dua tahun lalu, kami mengusulkan gencatan senjata segera di tempat. Dan saat itu, tanggapan dari pihak Rusia cukup terbuka, bahkan sangat positif,”  ujar Presiden  Prabowo.

Ia mencontohkan situasi di Semenanjung Korea sebagai model gencatan senjata yang efektif menjaga stabilitas, meskipun konflik secara resmi belum selesai. “Bahkan di Korea saat ini, antara Korea Utara dan Korea Selatan ada zona demiliterisasi yang disupervisi oleh PBB. Perang Korea belum berakhir secara resmi, namun ada kondisi damai yang tercipta,” ujar Prabowo menjelaskan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan Indonesia akan terus mendorong diplomasi dan peran aktif dalam menjaga perdamaian global, tanpa harus memihak atau tunduk pada tekanan dari pihak manapun.

Komitmen Indonesia menjaga perdamaian dunia juga disampaikan di forum BRICS. Prabowo mengatakan BRICS  perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara global south secara adil dan konsisten.

Dalam  sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.  Prabowo menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan keadilan dalam tata kelola global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo dalam forum itu mengatakan, Indonesia tegas menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Hal itu sejalan dengan hampir dari seluruh peserta yang mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan global south dalam tata kelola global.

“Khususnya dalam institusi seperti PBB dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Dalam forum itu Presiden Prabowo juga mengangkat pentingnya Bandung spirit dalam forum BRICS, terutama dalam memperjuangkan nasib negara-negara berkembang dan mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pandangan Indonesia, BRICS perlu menjadi kekuatan penyeimbang yang dapat menyuarakan kepentingan negara-negara global south secara adil dan konsisten.

“Presiden menegaskan hubungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung spirit agar bisa dibawa dalam forum, dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut,” kata Airlangga menjelaskan.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut mengatakan, sebagian besar pemimpin negara anggota BRICS menyoroti situasi global yang makin tidak menentu.

“Salah satu isu yang sangat banyak diangkat oleh negara anggota adalah pentingnya untuk BRICS mengambil kepemimpinan untuk global south agar bisa mendorong me-reform sistem multilateral,” kata Arrmanatha Nasir  atau akrab disapa Tata.

Menurut Tata, konsolidasi negara-negara global south dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas internasional dan menciptakan ruang pembangunan yang kondusif bagi negara-negara berkembang. Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya reformasi serta menyambut baik solidaritas antar anggota BRICS menciptakan sistem dunia yang lebih inklusif dan berimbang.

“Oleh karena itu, tadi semangatnya adalah bagaimana BRICS bisa berkontribusi untuk mendorong reformasi, untuk mendorong penguatan dari sistem multilateral itu sendiri,”  katanya.

Komitmen Indonesia menata perdamaian dunia juga disampaikan presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan jurnalis internasional secara langsung dalam sesi tanya jawab bersama Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di kantor pusat Uni Eropa, Berlaymont Building, Brussel, pada Minggu, pertengahan Juli lalu.

Prabowo menegaskan pandangannya mengenai posisi strategis Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam tatanan global. Ia menilai Eropa memiliki peran krusial dalam membentuk peradaban dunia dan menjaga nilai-nilai fundamental seperti demokrasi dan hak asasi manusia.

“Saya pikir Amerika Serikat akan selalu menjadi pemimpin dunia yang sangat penting. Tetapi saya juga menganggap Eropa sebagai faktor yang sangat penting dalam peradaban dunia,” ujar Prabowo. Ia menyebut sejarah Eropa yang  berada di garis depan dalam banyak hal seperti sains, teknologi, dan sebagainya.

“Dan Eropa selalu menjadi pelopor dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar Prabowo menegaskan.

Presiden Prabowo menekankan kekuatan-kekuatan besar dunia perlu saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas global. Ia juga menyuarakan dukungan terhadap tatanan dunia multipolar yang dapat menjadi fondasi bagi perdamaian.

Dalam pandangannya, tantangan global seperti krisis iklim dan dampak lingkungan dari industrialisasi membutuhkan kerja sama antar kekuatan dunia. Presiden Prabowo menekankan urgensi kolaborasi untuk menjaga masa depan bersama di tengah dunia yang kian terhubung.

Indonesia Tegas Mendukung Kemerdekaan Palestina

Sikap Indonesia untuk kemerdekaan Palestina disampaikan dalam jamuan bersama Perdana Menteri Palestina Mohammed Ibrahim Shtayyeh. Saat itu presiden Prabowo Subianto tidak hanya melanjutkan garis kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada Palestina, tetapi juga memperluasnya dengan tindakan konkret di bidang pendidikan, kemanusiaan, pertahanan, dan diplomasi internasional.

Ia mengacu Proklamasi Republik Indonesia yang tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Hal ini selaras dengan alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sejak Presiden pertama RI Sukarno mengangkat isu kemerdekaan Palestina di Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955). Kala itu, Indonesia pun menolak bertanding sepak bola melawan Israel di kandang Israel dalam kualifikasi putaran kedua Piala Dunia tahun 1957. Sebab, hal itu dianggap sebagai pengakuan ke negara Zionis tersebut.

Era Presiden RI Soeharto ketika Palestina mendeklarasikan kemerdekaan di Aljazair pada 15 November 1988, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan tersebut. Pak Harto juga menerima Pemimpin PLO Yasser Arafat di Jakarta pada Juli 1984. Upaya tersebut terus berlanjut di pemerintahan berikutnya pada masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia konsisten mengirimkan bantuan kemanusiaan serta menguatkan diplomasi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ini menunjukkan komitmen politik bebas aktif Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

Upaya ini terus berlanjut sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI di 2019, Indonesia makin menunjukkan konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan.

Dukungan ini tidak sekadar simbolik, tetapi diwujudkan melalui berbagai aksi nyata di panggung diplomatik, kemanusiaan, dan pendidikan, yang diberikan oleh Prabowo baik saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2019–2024) maupun sebagai Presiden Republik Indonesia sejak Oktober 2024.

Pemerintah Indonesia juga ingin berpartisipasi dalam rekonstruksi Gaza yang akan dilakukan secara terkoordinasi dengan PBB ataupun OKI. 

Presiden Prabowo sempat menyatakan kesiapan Indonesia untuk menampung sementara 1.000 warga Palestina, terutama anak-anak yatim piatu dan korban luka dari Gaza. Mereka akan menerima perawatan medis, perlindungan, serta bantuan rehabilitasi sebelum dipulangkan jika kondisi di Gaza membaik.

Ketika melawat ke Turki, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato bersejarah di depan Parlemen Turki, Kamis 10 April  2025). Dalam pidatonya yang mendapat standing ovation di Majelis Agung Nasional Turki (TBMM), Presiden Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, dan menyebut bahwa Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih adil, terutama dalam menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina. (*)