Anggota DPR Dorong BPS Perkuat Kredibilitas Lewat Transparansi Data PDB
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, mendorong adanya transparasi metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan untuk mencatat pertumbuhan ekonomi, guna menjaga kredibilitas Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal itu ia sampaikan merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy).
Namun, terdapat perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, dan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan," kata Anis, dalam keterangan persnya, Selasa, 12 Agustus 2025.
"Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari,” imbuhnya.
Menurutnya, BPS dapat membuka metadata, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen. Karena integritas data menjadi modal utama dalam proses pembangunan, sehingga perlu dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas.
Terlebih, kata Anis, BPS merupakan lembaga yang menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga langkah tersebut akan memperkuat posisi BPS sebagai lembaga yang akuntabel.
“Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya tetap mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy) seperti yang dirilis BPS.
Selain itu, Anis juga berharap komitmen dan integritas BPS yang selama ini teruji, dapat terus dipertahankan, sehingga publik dapat memperoleh data ekonomi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
