Sejumlah Pegawai BUMN Terima BSU, Ketua DPR Tekankan Pentingnya Verifikasi Data
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, menekankan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), agar program bantuan pemerintah tersebut tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh pihak yang membutuhkan.
Hal itu ia sampaikan merespons adanya pemberitaan yang menyatakan bahwa sejumlah pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga terdaftar sebagai penerima.
"Mengenai data, saya tetap menekankan bahwa verifikasi data itu paling penting," kata Puan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 12 Agustus 2025.
"Jangan sampai program-program tersebut salah sasaran, di mana orang yang berhak tidak mendapatkan, sementara orang yang tidak berhak justru menerima,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan akurasi data harus menjadi pegangan utama pemerintah. Oleh sebab itu, Puan meminta agar proses verifikasi dilakukan secara ketat, sehingga penerima BSU sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
“Data yang akurat adalah pegangan utama,” tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran dan bukan sekadar terdaftar dalam sistem.
Diketahui, BSU merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja atau buruh penerima upah yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dengan besaran gaji di bawah batas tertentu.
Mengacu Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, pegawai BUMN dapat menjadi penerima BSU selama memenuhi syarat, seperti memiliki gaji di bawah ambang batas yang ditetapkan dan bukan PNS maupun anggota TNI/Polri.
