Nilai Lebih Banyak Negatif, PKS: Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ambyar
sinpo, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai, secara umum kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama setahun ini di bawah standar.
Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap setahun pada hari ini, Selasa (20/10/2020).
Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, pemerintahan Jokowi memang banyak mendapat sorotan.
Bahkan, Mulyanto menyebut kinerja Jokowi saat ini, semakin jauh dari janji kampanye yang disampaikan kepada rakyat.
"Pemerintahan Jokowi di periode kedua ini ambyar. Hampir semua sektor kehidupan mengalami grafik penurunan," katanya, Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Ia menuturkan, alih-alih prestasi, capaian yang berhasil ditingkatkan Jokowi justru dominan hal-hal negatif.
"Justru yang naik hanya utang dan kasus penangkapan aktivis politik yang kritis terhadap pemerintah," ujar Mulyanto.
Secara sosial, bahkan menurutnya, kemasyarakatan masyarakat Indonesia semakin terbelah dengan sebutan kelompok cebong dan kadrun.
Pemerintah yang seharusnya mendamaikan, kata dia, ternyata malah semakin menjadi sumber perpecahan.
Hal ini, lanjutnya, ditandai dengan adanya kelompok influencer di media sosial yang digerakkan sebagai buzzer dan didanai langsung oleh negara.
"Tak tanggung-tanggung, besaran dana untuk influencer dan buzzer ini lebih besar daripada anggaran riset vaksin," tukasnya.
Melihat kondisi ini, politikus berkaca mata ini menilai tak berlebihan, jika pemerintah dianggap gagal dalam membangun rasa kebersamaan masyarakat.
Ia menegaskan, dengan segala sumber daya dan kewenangannya, pemerintah seharusnya bisa mencegah keadaan ini agar jangan sampai meluas.
"Tapi sayangnya Pemerintah terkesan lebih menikmati kondisi ini daripada menyelesaikannya. Sehingga masyarakat kita rentan dari perpecahan," kata dia.
