Komisi X DPR Soroti Lonjakan UKT hingga Kerusakan Fasilitas Sekolah
SinPo.id - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai persoalan mendesak di sektor pendidikan nasional, mulai dari lonjakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), kerusakan fasilitas sekolah, hingga alokasi anggaran pendidikan yang dinilai belum transparan dan belum sesuai peruntukan.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema 'Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045'.
"Banyak juga kepala-kepala daerah yang mengeluh, banyak sekolah yang rusak, dan memang kenyataannya data dari BPS, kami coba periksa, hampir 50 persen dari sekolah-sekolah kita itu mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan sampai berat," kata Hetifah, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti ketimpangan antara kebutuhan anggaran pendidikan dengan alokasi yang tersedia saat ini. Padahal, menurut konstitusi, minimal 20 persen dari APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan
"Sesuai dengan amanat dari konstitusi kita, sekurang-kurangnya anggaran APBN dan APBD itu 20 persen harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Nah jadi kalau kita perhitungkan dari APBN yang setiap tahun selalu meningkat dan juga dengan demikian otomatis dana pendidikan itu harusnya meningkat terus," ungkapnya.
Tapi faktanya, pengawasan atas 20 persen anggaran di daerah pun sangat lemah. Oleh sebab itu, kata Hetifah, Sarasehan Nasional digelar sebagai langkah awal untuk menyusun rekomendasi konkret, dan Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
"Kami juga ingin memastikan bahwa distribusi yang 20 persen ini juga transparan, dan sesuai peruntukannya, tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu," kata Hetifah.
