Kurangi Beban Penugasan, Gubernur DKI Fokus Tingkatkan Efisiensi BUMD

SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengurangi penugasan layanan publik yang selama ini dibebankan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini diambil untuk mendorong efisiensi dan perbaikan kinerja perusahaan daerah, yang sebagian masih kesulitan mencetak keuntungan.

“Kita harus mulai memilah mana yang memang tugas pelayanan publik, dan mana yang bisa dijalankan secara komersial. Kalau semuanya dibebankan ke BUMD, mereka tidak akan pernah tumbuh sehat,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

Menurut Pramono, beban penugasan selama ini membuat beberapa BUMD besar kesulitan menunjukkan performa positif. Hal itu, kata dia, berdampak langsung terhadap kemampuan mereka menyumbang dividen ke kas daerah. 

Dia juga menyebut, penataan ulang struktur beban dan aset akan menjadi langkah awal pembenahan.

“Kalau efisiensinya bisa ditingkatkan dan asetnya tidak memberatkan, maka mereka akan punya ruang untuk tumbuh. Kita sedang tata ulang supaya tidak ada lagi aset yang jadi beban bagi BUMD,” ungkapnya. 

Adapun dari total 14 BUMD yang dimiliki DKI Jakarta, separuhnya kini telah masuk kategori sehat secara laporan keuangan. Dia menyampaikan, sisanya masih dalam proses perbaikan dan evaluasi menyeluruh.

Pramono optimistis, dengan penyesuaian struktur tugas dan aset, lebih dari 75 persen BUMD akan mampu menyetor dividen dalam waktu satu tahun ke depan. 

“Kita ingin mereka bisa memberi kontribusi nyata, tidak hanya operasional, tapi juga finansial,” ujar Pramono. 

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI tengah menyiapkan dua BUMD, yakni Bank Jakarta dan PAM Jaya, untuk melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada tahun depan.