Majelis Rakyat Papua Meminta Bertemu Jokowi Bahas Otsus Papua
sinpo,
Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat (MRP/B) datangi gedung MPR RI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait membicarakan Otoritas Khusus atau Otsus mengenai akan berakhirnya aliran dana yang dikucurkan pemerintah pusat di tahun 2021 ini.
Rapat Dengar Pendapat antara MRP/B dan MPR RI dilakukan di gedung GBHN Nusantara V yang dipimpin oleh ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), serta Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani serta Ketua for Papua Yorrys Raweyai untuk menerima delegasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dipimpin Maxsi N. Ahoren.
Adapun pertemuan tersebut membahas mengenai keinginan MRP/B yang mencakup 2 hal yakni menolak adanya perubahan UU No. 21 tahun 2001 dan memberikan kewenangan sepenuhnya untuk rakyat Papua dalam mengatur tatanan kepemimpinannya dari mulai Gubernur, Bupati hingga Walikota haruslah berasal dari Papua.
MRP/B mengungkapkan, selama ini rakyat Papua tidak merasakan sinergi kepemimpinan antara Gubernur dan Kepala Daerah, sebab berbenturan dengan kewenangannya masing-masing yang disebabkan adanya pimpinan kepala daerah yang bukan berasal dari orang Papua.
Selain itu, MRP/B meminta untuk bertemu Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan Rapat Dengar Pendapat ini secara langsung.
Menanggapi pertemuan RDP tersebut, ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus mengupayakan agar MRP bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk berdialog menyangkut masalah RUU Otonomi Khusus (Otsus).
"Intinya diperlukan dialog yang intensif antara pemerintah dan masyarakat papua dan posisi kami di MPR," ujar Bamsoet di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/10/2020).
Menurut Bamsoet, Pemerintah sudah menaruh perhatian besar terhadap masalah Papua dengan menunjuk Wakil Presiden Maruf Amin untuk memimpin masalah otsus ini diselesaikan secara tuntas.
"Masalah otsus ini diselesaikan secara tuntas agar tidak ada lagi perbedaan pandangan, pendapat dan itu bisa diselesaikan melalui dialog," jelasnya.
"Jadi keinginan kita harus ada perwakilan, keberpihakan terhadap apa yang kemudian pemerintah terhadap rakyat papua. Agar saudara-saudara kita disana merasa juga mendapat perhatian lebih dari pada pemerintah dan peran dari pada MRP," imbuhnya.
