Pemerintah Tak Toleransi Karhutla, Prabowo Instruksikan Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan
SinPo.id - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara menyeluruh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyatakan bahwa strategi komprehensif kini menjadi andalan pemerintah: mulai dari penegakan hukum, penggunaan teknologi modern, hingga kesiapsiagaan yang terus ditingkatkan.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat terbatas penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Jakarta, Sabtu 2 Agustus 2025. Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi, terutama kepada korporasi yang membiarkan lahannya terbakar.
“Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan. Namun demikian, Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” ujar Menko Polkam.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi bagi masyarakat dan korporasi dalam membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing tanpa api, serta bantuan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.
“Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima. Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” lanjut Budi Gunawan.
Program bantuan teknologi akan diluncurkan secara bertahap, dengan prioritas wilayah rawan karhutla seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha dalam menerapkan metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.
Budi Gunawan mengapresiasi kinerja luar biasa Desk Koordinasi Karhutla, yang dinilai sukses menurunkan jumlah hotspot secara drastis dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama keberhasilan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” ujarnya.
Operasi pemadaman karhutla dilakukan secara terintegrasi, termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG, water bombing menggunakan helikopter, dan pemadaman darat oleh tim gabungan. Pemantauan berbasis satelit juga aktif digunakan untuk deteksi dini dan pengambilan keputusan cepat di lapangan.
Menko Polkam menegaskan kesiapsiagaan nasional akan dijaga penuh hingga musim kemarau berakhir. Tujuannya jelas: tidak ada lagi keluhan dari negara tetangga akibat asap lintas batas.
“Target kita jelas bahwa tidak ada lagi komplain dari negara tetangga tentang asap kiriman dari Indonesia. Ini adalah komitmen diplomasi dan tanggung jawab regional kita,” tegas Budi Gunawan.
BMKG terus memperkuat sistem early warning dan koordinasi lintas daerah demi memastikan respons cepat terhadap potensi karhutla baru. Keberhasilan tahun ini diharapkan menjadi model penanganan karhutla nasional, sejalan dengan target penurunan emisi karbon dan perlindungan lingkungan hidup.
