Bahlil Siap Turun Tangan Percepat Izin KKKS Demi Target Lifting Migas 2025 dan Kedaulatan Energi

Laporan: Tim Redaksi
Kamis, 31 Juli 2025 | 06:56 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (SinPo.id/ Dok. ESDM)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (SinPo.id/ Dok. ESDM)

SinPo.id -  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses perizinan bagi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencapai target lifting migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, sekaligus mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional.

“Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu kedaulatan energi. Ini bukan slogan, tapi cita-cita mulia,” ujar Bahlil saat CEO Forum 2025 di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu 30 Juli 2025

Menurut Bahlil, dari 128 cekungan migas di Indonesia, baru 20 cekungan yang berproduksi. Ia menyayangkan masih banyak wilayah kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD) namun tidak berjalan. Oleh karena itu, ia berkomitmen turun langsung menyelesaikan kendala perizinan yang menghambat produksi migas.

“Saya akan turun bantu Bapak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi kalau sudah selesai izinnya, mohon segera jalan. Kalau tidak, kami akan ambil langkah tegas sesuai regulasi,” tegasnya.

Tak hanya soal lifting, Bahlil juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar wilayah kerja migas. Ia meminta para pelaku industri turut mendorong pembinaan dan pemberian peluang kerja kepada masyarakat sekitar agar keberadaan industri ini memberi manfaat nyata.

Terkait insentif fiskal, Bahlil menegaskan skema gross split maupun cost recovery tidak lagi menjadi masalah karena Internal Rate of Return (IRR) sudah didesain agar proyek migas tetap ekonomis.

CEO Forum 2025 juga ditandai dengan penandatanganan Piagam SIAP Selamat, sebagai bentuk komitmen para CEO KKKS terhadap keselamatan kerja, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan tata kelola industri yang baik (Good Governance).

BERITALAINNYA
BERITATERKINI