Soroti Kredit UMKM Masih Lesu, Demokrat Sarankan Pemerintah Dorong Transmisi Kredit Produktif
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan menyoroti pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang masih rendah alias lesu saat ini.
Adapun secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2025 melambat menjadi 7,77 persen (yoy). Ini menandai laju terendah sejak Maret 2022.
Marwan menilai, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam mendorong transmisi kredit produktif.
"Perlu langkah tegas dari pemerintah yang mendorong transmisi kredit produktif. Saya ingin menekankan bahwa ini bukan semata soal bunga atau target angka kredit. Ini soal keadilan dan komitmen," kata Marwan kepada wartawan pada Selasa, 29 Juli 2025.
Ia menyatakan, UMKM telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dengan jumlah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, UMKM menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi hingga 60 persen terhadap PDB Indonesia.
Marwan melanjutkan, penurunan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Indonesia (BI) sebanyak tiga kali sejak awal 2025 hingga menyentuh 5,25 persen per Juli 2025 belum sepenuhnya ditransmisikan ke tingkat suku bunga kredit perbankan.
Berdasarkan data OJK, Sekretari Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu bilang, rata-rata suku bunga kredit bank umum masih bertahan di kisaran 9,16 persen pada Juni 2025. Bahkan, suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk segmen mikro di beberapa bank besar seperti BRI dan Mandiri masih di atas 13 persen.
Menurut Marwan, angka-angka itu jauh dari harapan pelaku UMKM, yang seharusnya mendapatkan akses kredit produktif dengan biaya yang masuk akal.
Atas dasar itu, ia mendorong sinergi kebijakan antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan diarahkan secara lebih konkret untuk memecah kebuntuan ini.
"Ketika negara meminta UMKM menjadi motor pemulihan ekonomi, maka negara juga harus hadir menyediakan jalur pembiayaan yang berpihak," ucapnya.
Ia memandang, BI perlu memastikan transmisi suku bunga berjalan lebih efektif ke sektor riil. Kemudian, OJK perlu mempercepat finalisasi dan penerapan aturan khusus UMKM agar penilaian risiko dan margin kredit lebih proporsional.
Sedangkan, lanjutnya, Kementerian Keuangan bisa memperluas cakupan penjaminan kredit UMKM serta memberikan insentif fiskal kepada bank yang berani mengambil peran dalam pembiayaan sektor kecil dan mikro.
"Tidak kalah penting, perbankan nasional juga harus mulai mengubah paradigma. Sudah saatnya mereka menempatkan UMKM sebagai mitra pembangunan, bukan semata nasabah risiko tinggi. Bank pembangunan daerah, bank syariah, dan bank BUMN seharusnya menjadi lokomotif dalam penyaluran kredit UMKM, bukan sekadar institusi yang mengejar keamanan portofolio," ucap Sekretari Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Marwan mengingatkan, kredit produktif untuk UMKM adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, UMKM harus mendapatkan perhatian serius pemerintah jika Indonesia serius ingin membangun ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan merata.
"Ini bukan soal preferensi kebijakan, tapi soal tanggung jawab," katanya.
Marwan pun menegaskan mendukung arah pembangunan nasional. Ia berpesan, UMKM membutuhkan akses, modal, kemudahan, bukan janji dari pemerintah.
"Dari situ, mereka akan berjalan sendiri, menghidupkan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi lokomotif ekonomi bangsa," ujarnya.
