KKP Bangun Kawasan Industri Garam Nasional di Rote Ndao
SinPo.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan kawasan ini ditujukan untuk mendukung kemandirian dan swasembada garam nasional, dengan melibatkan berbagai pihak dari pusat hingga daerah.
Dalam pernyataan resmi, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam proyek strategis ini. “Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Kita sudah minta pendampingan Kejaksaan, dukungan penuh dari Pemprov NTT, Pemkab Rote Ndao, hingga lembaga teknis seperti PLN dan BPN,” ujar Koswara, Senin 28 Juli 2025.
KKP telah menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama, termasuk dengan BPN NTT dan PLN, sebagai bagian dari akselerasi pembangunan. Garam dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian dari ketahanan pangan dan industri strategis nasional.
Proyek K-SIGN akan dibangun dalam tiga tahap hingga 2027, mencakup ±13.000 hektare yang terbagi dalam 10 zona produksi. Tahap pertama dimulai dari Zona 1 seluas 1.192 hektare, yang dilengkapi dengan fasilitas produksi, pabrik pengolahan, dermaga distribusi, serta infrastruktur jalan.
Frista Yorhanita, Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, menyampaikan bahwa kawasan ini akan dilengkapi dengan mekanisasi panen, washing plant, laboratorium mutu, dan pengelolaan kualitas air laut. Targetnya adalah menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97%, sesuai standar industri nasional dan internasional.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini. “Rote Ndao punya potensi besar sebagai lumbung garam nasional. Kami siap menyukseskan program ini,” ujarnya.
Proyek ini dirancang untuk menyerap ribuan tenaga kerja lokal, dari petambak hingga pekerja pasca-panen. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama, dengan melibatkan BUMD, koperasi lokal, dan PT Garam dalam tata kelola kawasan.
Pembangunan K-SIGN selaras dengan visi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yakni membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Skema kelembagaan, legalitas lahan, serta infrastruktur dasar kini tengah disiapkan untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan kawasan industri ini.
Dengan pengembangan K-SIGN, Indonesia optimistis dapat mengurangi ketergantungan impor garam, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta mewujudkan kemandirian garam nasional yang tangguh dan berdaya saing global.
