DPR Ingatkan Pengembangan Toba Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan agar ada pelibatan masyarakat sekitar dalam pelestarian dan pengembangan kawasan Danau Toba bila nantinya kembali mendapat green card (kartu hijau) dari UNESCO.
Ini disampaikan Bane saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kaldera Toba, Sumatra Utara (Sumut). Dia mendorong pemerintah untuk memastikan kemajuan kawasan Danau Toba sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Kita sering bicara stakeholders, tapi lupa share holder. Apa yang kita lakukan tidak akan berguna kalau enggak ada dampak untuk masyarakat," kata Bane dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 26 Juli 2025.
Tak hanya itu, Bane mendorong penetapam zonasi wisata di kawasan Danau Toba. Swperti, kawasan wisata massal atau wisata kekhususan (edukasi-penelitian).
Hal tersebut, kata dia, agar keanekaragaman hayati kawasan Danau Toba tetap terjaga, namun tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Danau Toba kawasan terintegrasi, harus dibangun sama-sama. Zonasi juga perlu, mana pariwisata massal dan pariwisata kekhususan. Karena kalau biodiversitnya enggak dijaga, percuma juga," ujarnya.
Badan Pengelola (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) menyatakan revalidasi (peninjauan kembali) status Geopark Kaldera Toba telah dilakukan pada 21-25 Juli 2025, dengan tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan.
Hasil revalidasi status Geopark Kaldera Toba secara resmi akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile.
Revalidasi status itu dilakukan setelan pada rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023 menyatakan, kawasan Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO.
