Legislator DKI Minta Evaluasi Sistem Digital Bantuan Pangan Bersubsidi
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, M. Taufik Zoelkifli menyoroti ihwal mekanisme penyaluran bantuan pangan bersubsidi berbasis digital di Jakarta. Dia menilai sistem distribusi yang berjalan saat ini masih menyimpan celah praktik percaloan dan pungutan liar.
Menurut Taufik, sejumlah warga mengeluhkan kesulitan saat mengakses bantuan pangan melalui jalur daring. Keluhan tersebut, kata dia, salah satunya, datang dari warga di Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur.
“Platform digital yang seharusnya mempermudah justru menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan situasi,” ujar Taufik dalam keterangannya, Jumat, 25 Juli 2025.
“Akhirnya masyarakat kecil harus membayar lebih untuk bantuan yang sejatinya gratis," sambungnya.
Dia menuturkan, warga kerap dimintai uang oleh oknum yang mengklaim mampu mengurus atau mempercepat pengambilan bantuan. Praktik tersebut, kata dia, bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar program bantuan pangan bersubsidi, khususnya bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Taufik menilai permasalahan utama terletak pada lemahnya kontrol sistem digital dan minimnya kanal pengaduan yang efektif. Dia mendorong Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta serta instansi terkait untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem distribusi tersebut.
“Sudah saatnya sistem ini didesain ulang agar lebih inklusif dan transparan. Pemerintah perlu membuka ruang pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif,” tuturnya.
Dia pun menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pelaporan warga sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.
“Jika masyarakat punya saluran resmi dan dilindungi, maka potensi penyimpangan bisa ditekan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Taufik memastikan, komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program bantuan sosial agar tetap berpihak pada masyarakat kecil. Dia juga mengajak warga untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk kecurangan dalam distribusi bantuan.
“Bantuan sosial seharusnya meringankan, bukan menambah beban. Pemerintah harus hadir penuh di setiap tahap pelaksanaan,” tandasnya.
