BUMD Terseret Kasus Beras Oplosan, Gubernur DKI Serukan Transparansi Total
SinPo.id - Gubernur DKI, Pramono Anung menegaskan, transparansi menjadi kunci utama dalam menyikapi dugaan keterlibatan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jakarta, yakni Food Station (FS) dalam kasus beras oplosan yang saat ini tengah disorot publik.
"Apapun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi," kata Pramono kepada wartawan Rabu, 23 Juli 2025.
Pramono mengaku telah lebih dulu berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian sebelum kembali bertugas di Jakarta.
Menurut dia, keterbukaan dari semua pihak sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, termasuk BUMD.
“FS ini kan salah satu yang kemudian menjaga harga di Jakarta. Dan saya berkepentingan bertanggung jawab untuk itu,” tuturnya.
Sebagai BUMD yang berperan strategis dalam distribusi pangan, kata Pramono, keterlibatan FS dalam dugaan praktik curang ini menjadi perhatian serius. Pramono menekankan pentingnya akuntabilitas bagi pihak yang terbukti bersalah.
Lebih jauh, dia juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. “Ya itu nanti aparat penegak hukumnya. Saya tidak mau ikut campur urusan itu,” kata Pramono.
Seperti diketahui, Food Station (FS) selama ini dikenal publik sebagai salah satu penyangga stabilitas harga dan pasokan beras di Jakarta. Jika dugaan beras oplosan terbukti, hal ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pangan Jakarta.
