Pemerintah Siapkan Langkah Jitu Lindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor
SinPo.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman memastikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk melindungi UMKM Nasional dari serbuan produk-produk impor Amerika Serikat (AS) ke pasar dalam negeri, setelah Indonesia mendapatkan penurunan tarif resiprokal sebesar 19 persen. Sebab, dalam proses negosiasi, Indonesia memberikan tarif 0 (nol) persen alias bebas bea masuk terhadap produk AS.
"Terkait bagaimana mengantisipasi serbuan barang impor dan lain sebagainya, kami melakukan pelayanan kemudahan perizinan kepada usaha mikro kita. Dan dengan hasil yang karena ada kolaborasi yang luar biasa dan hasil peningkatan volume jumlah penerbitan perizinan, itu cukup signifikan," kata Maman di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Juli 2025.
Selain itu, sambung Maman, kementeriannya juga menggencarkan kemudahan perizinan legalitas bagi UMKM. Tujuannya untuk mendongkrak daya saing UMKM nasional.
Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, melalui beragam instrumen. Mulai dari perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta, modal ventura, hingga melalui pinjaman daring (financial technology/fintech) yang turut mendukung.
"Institusi perbankan yang akan support bukan hanya dari bank pemerintah, tapi bank swasta juga akan ikut support akses pembiayaan," terang Maman.
Berikutnya, Kementerian UMKM juga memperkuat dan memperluas akses pasar dalam dan luar negeri bagi produk-produk UMKM. Diantaranya melalui antarkementerian/lembaga, termasuk dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kendati demikian, perluasan pasar ini tak hanya melulu berorientasi pada ekspor, tetapi utamanya juga memperkuat pasar domestik.
"Bukan hanya pasar ekspor saja, tapi pasar domestik juga ini sangat signifikan. Tentunya, dengan memperkuat akses pasar domestik juga sebagai langkah membendung barang-barang impor," ucapnya.
Maman juga memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan atau bentuk-bentuk kerja sama antara UMKM dengan penyedia marketplace.
"Tentunya kami akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan dan bentuk kerja sama antara UMKM dengan beberapa institusi-institusi marketplace dan lain sebagainya," tandasnya.
