Tentara Israel Kembali Perintahkan Evakuasi Massal Gaza, 86 Persen Wilayah Kini Jadi Zona Militer
SinPo.id - Tentara Israel kembali memperbarui perintah evakuasi massal terhadap warga Palestina di Kota Gaza dan wilayah kegubernuran utara pada Selasa 15 Juli 2025, di tengah meningkatnya eskalasi dan tudingan aksi genosida di Jalur Gaza.
Melalui pernyataan resmi, juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, menyebut bahwa warga diminta segera meninggalkan area-area yang ditandai sebagai zona konflik dan bergerak menuju wilayah barat al-Mawasi, yang diklaim sebagai “zona aman kemanusiaan”.
Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: wilayah al-Mawasi pun telah dibombardir, menyebabkan ratusan korban jiwa dan luka-luka di antara para pengungsi yang berada di tenda-tenda darurat.
Wilayah yang Diperintahkan Evakuasi:
Di Kota Gaza:
Zeitoun Utara
Kota Tua
Trukman
al-Jadida
al-Daraj
al-Sabra
al-Tuffah
Di Kegubernuran Utara:
Kota Jabaliya
Kamp Jabaliya
Jabaliya al-Nazla
al-Rawdah
al-Nahda
al-Zuhur
al-Noor
al-Salam
Tal al-Zaatar
Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut bahwa mereka akan terus “beroperasi dengan kekuatan meningkat”di kawasan tersebut untuk menghancurkan organisasi yang dianggap musuh.
Sementara itu, laporan kantor kemanusiaan PBB (UNOCHA) mencatat bahwa sejak 18 Maret 2025, militer Israel telah mengeluarkan sekitar 54 perintah evakuasi, berdampak terhadap 297 km² atau 81 persen wilayah Gaza.
“Per 9 Juli, 86 persen Jalur Gaza berada dalam zona militerisasi atau diperintahkan evakuasi. Tanpa tempat perlindungan yang aman, warga mencari suaka di lokasi yang sudah sesak, bangunan rusak, dan bahkan jalanan terbuka,” tulis laporan UNOCHA.
Klaim Israel bahwa al-Mawasi adalah zona aman dipertanyakan komunitas internasional, terutama setelah terjadinya serangan terhadap kamp-kamp pengungsi di sana.
“Israel menyebutnya zona aman, tapi kenyataannya mereka mengebom tempat itu,” ujar seorang aktivis kemanusiaan kepada media lokal.
Sebelumnya, rencana Israel untuk membangun "kota kemanusiaan" di Gaza bahkan ditentang oleh militernya sendiri, karena dianggap tidak realistis dan berpotensi memperparah penderitaan warga sipil.
