Legislator DKI Minta Kasus Dugaan Beras Oplosan di BUMD Jakarta Diusut Tuntas
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Francine Widjojo, menyoroti serius dugaan praktik pengoplosan beras oleh salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jakarta. Dia menyatakan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.
“Kalau benar terjadi, ini bukan sekadar pelanggaran etik, tapi pelanggaran terhadap hak konsumen. Kami mendukung penuh proses investigasi yang sedang dilakukan aparat dan dinas terkait," kata Francine dalam keterangannya dikutip Selasa, 15 Juli 2025.
Adapun kasus ini mengemuka setelah Kementerian Pertanian (Kementan) RI mengungkap adanya dugaan pengoplosan beras premium oleh BUMD FS dengan beras kualitas lebih rendah. Tidak hanya itu, BUMD FS juga diduga menjual beras dalam kemasan dengan berat tak sesuai label.
Francine mengatakan, langkah hukum yang sedang ditempuh oleh Bareskrim Polri dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta harus dikawal bersama. Dia juga mengapresiasi langkah cepat Kementan dalam membuka dugaan pelanggaran ini.
“Kita bicara soal keadilan bagi warga Jakarta. Mereka membeli beras dengan harga premium, tapi yang didapat justru kualitas yang tak layak. Ini merugikan secara ekonomi dan moral,” tuturnya.
Menurut dia, dugaan kecurangan yang dilakukan BUMD FS, sebagai bagian dari temuan Kementan yang lebih luas. Adapun dari 268 merek beras yang disurvei, 212 di antaranya melanggar standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Pelanggaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp99 triliun per tahun bagi konsumen," ungkap Francine.
Lebih jauh, Francine menekankan, peran BUMD seharusnya menjadi garda depan dalam menjamin kualitas layanan dan barang bagi warga Jakarta. Jika terbukti bersalah, kata dia, Pemprov DKI harus mengambil langkah tegas.
“Jangan sampai perusahaan yang dibiayai publik justru menjadi pelaku pelanggaran yang merugikan publik,” imbuhnya.
Dia pun mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap sistem pengawasan dan transparansi di seluruh BUMD milik Pemprov DKI. “Ini momentum untuk membenahi secara menyeluruh, bukan hanya menindak satu kasus,” tandasnya.
