Partisipasi Pemilih Diprediksi Rendah, MPR Minta Kemendagri dan KPU Responsif
sinpo, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) memprediksi ada kemungkinan tingkat partisipasi pemilih rendah pada Pilkada 2020. Sebab, pelaksaan Pilkada Serentak yang bakal digelar pada 9 Desember mendatang, berlangsung di tengah pandemi COVID-19.
Menyikapi hal ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) responsif dalam menyikapi pernyataan Kemenko Polhukam.
"Tentunya dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standar dan protokol kesehatan," kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (13/10/2020).
Selain itu, menurutnya pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir dalam berpartisipasi melaksanakan hak pilihnya. Pemerintah, kata dia, pasti menjamin diterapkannya protokol kesehatan dan diberlakukan jaga jarak antara pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Ia juga mendorong KPU dan KPUD fokus dalam memaksimalkan persiapan Pilkada Serentak 2020, agar pelaksanaan pilkada dapat berjalan sesuai target.
"Serta harapan terpilihnya kepala daerah yang mampu membangun dan memajukan daerahnya, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya," imbuhnya.
Lebih jauh, politikus Golkar ini juga mendorong KPU berkomitmen agar seluruh penyelenggaraan Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, baik untuk teknis pemungutan suara maupun seluruh tahapan lainnya, dapat berjalan sesuai aturan.
"Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19," ujarnya.
Dari segi keamanan serta ketertiban pemilih, Bamsoet mendorong KPU bersinergi dengan TNI dan Polri dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan pada saat penyelenggaraan Pilkada 2020.
"Sehingga adanya pengawasan yang ketat yang diharapkan dapat meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19," katanya.
Hal yang paling penting ialah, mantan Ketua DPR ini mengingatkan KPU agar berkomitmen dalam menjamin, serta memastikan semua proses tahapan Pilkada berjalan sehat dan aman. "Sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ucapnya.
