Dukung Pembentukan Tim Supervisi, Komisi X DPR Bakal Pelototi Penulisan Ulang Sejarah
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung pembentukan tim supervisi penulisan ulang sejarah yang digagas pimpinan Legislatif, untuk mengawasi proses penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI.
Menurut dia, keberadaan tim supervisi itu dibutuhkan guna memastikan proses penulisan sejarah berjalan objektif. Komisi X tengah menunggu tindak lanjut dari pimpinan DPR RI terkait susunan tim tersebut.
"Kami di Komisi X menunggu tindak lanjut dari yang disampaikan oleh pimpinan DPR. Apakah itu surat penunjukan, nanti siapa-siapa yang masuk ke dalam tim supervisi sejarah ini dan sebagainya," kata Lalu ditemui di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 12 Juli 2025.
Legislator dari Fraksi PKB itu menekankan pada prinsipnya, Komisi X DPR RI sepakat dengan keputusan pimpinan untuk membentuk tim supervisi tersebut. Apalagi, terdapat banyak masukan dari masyarakat terkait penyusunan ulang sejarah tersebut.
"Banyak masyarakat kita yang menginginkan bahwa penulisan ini harus betul-betul netral. Tidak boleh disusupi oleh kepentingan siapapun, termasuk kepentingan penguasa," katanya.
Ketua DPW PKB NTB itu menegaskan DPR RI, secara khusus Komisi X bakal mengawasi proses penulisan ulang sejarah yang digarap Kemenbud RI. Bagi dia, sejarah harus ditulis ulang secara jujur, objektif, inklusif, dan mengakomodir semua.
Di samping dari itu, Lalu menyatakan Komisi X DPR RI telah meminta komitmen Kemenbud RI agar terus dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah tersebut. Paling tidak, Kemenbud RI bersikap terbuka menerima masukan dari publik saat uji publik dimulai pada 20 Juli 2025.
"Kami minta Kementerian Kebudayaan mengundang juga teman-teman Komisi X untuk bersama-sama memberikan masukan. Uji publik itu kan memberikan masukan, mengkritik, memberikan masukan, berpendapat ya di situ," katanya.
Dia ingin dalam uji publik itu, semua sejarah Indonesia dicek secara bersama-sama. Menurutnya, tidak boleh ada sejarah dari daerah manapun yang terlupakan dalam proses penulisan ulang sejarah tersebut.
"Dan kita cek mana yang sejarah-sejarah yang belum masuk. Jangan hanya Jawa sentris, luar Jawa juga dicek. Ya mudah-mudahanlah ajang uji publik ini agar masyarakat betul-betul mendapatkan informasi tentang penulisan sejarah ini," tegasnya.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI akan menugaskan tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kemenbud RI. Penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.
Wakil Ketua DPR RI Dasco mengatakan jika pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan pimpinan MPR RI. Tim nantinya terdiri dari anggota Komisi X DPR RI dan Komisi III DPR RI.
"Setelah konsultasi dengan Ketua DPR dan sesama pimpinan MPR-DPR maka saya akan menugaskan tim," kata Dasco dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 5 Juli 2025.
