Airlangga Catat 71 Ribu UMKM Sudah Dihapus Tagihan Kreditnya
SinPo.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, sebanyak 71.000 nasabah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), telah mendapatkan fasilitas hapus tagih kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.
Hal ini selaras dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN
"Dari hasil monitor, yang pling banyak hapus tagih adalah BRI. Record ini tidak dicatat, kalau tidak salah 71.000 nasabah sudah dihapus tagih oleh BRI," kata Airlangga dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis, 30 Januari 2025.
Airlangga lantas memuji capaian BRI yang sudah menyalurkan kredit senilai Rp1.106 triliun untuk UMKM. Dan, tahun ini menargetkan penyaluran Rp 300 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR)..
"(BRI) sudah menangani 50 juta nasabah (UMKM)," ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, kebijakan hapus tagih kredit ini merupakan komitmen dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong pengembangan bisnis UMKM. Sebab, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 60 persen produk domestik bruto (PDB), dan menyerap 97 persen tenaga kerja. "(UMKM) mereka memerlukan pendampingan," kata Airlangga.
Pemerintah, sambung Airlangga, juga memberikan kredit investasi bagi UMKM di sektor padat karya yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja, serta memberi subsidi bunga kredit tersebut sebesar 5 persen.
"Pemerintah memberikan untuk UMKM kredit investasi padat karya. Di mana menteri keuangan (Sri Mulyani) sudah setuju apapun banknya yang memberikan kredit investasi UMKM sektornya padat karya yaitu tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, furnitur, serta sektor lain," kata Airlangga.
Untuk ke depan, pemerintah juga menargetkan penguatan inklusi keuangan sebagai fondasi penting dalam memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh masyarakat. Terlebih tingkat inklusi keuangan kini telah mencapai 88,7 persen.
"Target inklusi keuangan saat ini telah mencapai 88,7 persen dan akan terus menjadi prioritas dalam RPJPN 2025-2045," tukas Airlangga.
