TANGGUL LAUT JAKARTA

SDA DKI: Proyek Tanggul Laut Jakarta Alami Kendala, Target Selesai 2030

Laporan: Sigit Nuryadin
Kamis, 19 Desember 2024 | 16:08 WIB
Ilustrasi tanggul penahan air laut di Muara Baru, Penjaringan (SinPo.id/ Pemprov DKI)
Ilustrasi tanggul penahan air laut di Muara Baru, Penjaringan (SinPo.id/ Pemprov DKI)

SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa banjir rob yang melanda ibu kota disebabkan oleh belum rampungnya pembangunan tanggul laut. 

Proyek tanggul laut bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A mengalami keterlambatan dan kini diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2030, lebih lama dari target sebelumnya yang direncanakan pada 2028.

Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum pun membeberkan  bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan penundaan proyek ini. 

"Kendala pertama adalah pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pembangunan. Kedua, waktu yang lebih lama dibutuhkan untuk menyesuaikan desain pembangunan tanggul yang juga harus mengakomodasi kebutuhan nelayan di pesisir," ujar Ika dalam keterangannya, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurut Ika, pembangunan tanggul NCICD Fase A ini mencakup total panjang 39 kilometer, dengan 21 kilometer berada di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta dan 18 kilometer di bawah kewenangan pemerintah pusat. 

Dia mengatakan, dari 39 kilometer tersebut, 17,1 kilometer telah selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sementara 8,5 kilometer telah dibangun oleh Pemprov DKI. Namun, masih ada 13,4 kilometer yang belum selesai, termasuk wilayah-wilayah rawan banjir seperti Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Sunda Kelapa.

Ika juga mengungkapkan, proyek ini membutuhkan koordinasi yang erat dengan nelayan, khususnya dalam hal penempatan area penangkapan ikan dan penambatan kapal. 

"Kami tetap mengoordinasikan dengan nelayan untuk memastikan pembangunan tanggul tidak mengganggu aktivitas mereka," ungkap dia. 

Selain itu, kata dia, desain tanggul yang sedang dibangun juga harus melalui proses peninjauan ulang untuk memasukkan masukan dari masyarakat, terutama nelayan. 

"Masukan dari warga, terutama nelayan, sangat penting dalam proses desain agar pembangunan ini bisa mengakomodasi kebutuhan mereka," kata Ika.

Kendati target selesai mundur hingga 2030, lanjut Ika, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan tanggul di wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap banjir rob. 

"Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi wilayah pesisir Jakarta dari ancaman banjir rob yang sering terjadi," tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI