SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 17 Agustus
Tito hadir di NTT sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk hadir langsung di tengah masyarakat terdampak gempa.
"Bapak Presiden menugaskan sejumlah menteri, pimpinan lembaga, wakil menteri, untuk berangkat, hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di upacara 17 Agustus untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam," kata Tito Karnavian dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Tito mengaku bersyukur dapat memperingati HUT ke-81 RI bersama masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana gempa.
Menurut Tito, bencana yang dialami masyarakat NTT memberikan pengalaman pahit dan penderitaan. Namun, di balik kondisi tersebut terdapat hikmah berupa hadirnya pemerintah dan masyarakat untuk saling menguatkan.
"Bencana di satu sisi memberikan pengalaman pahit, penderitaan, bagi masyarakat kita semua," kata Tito.
"Orang Inggris mengatakan every cloud has a silver lining, setiap masalah ada hikmahnya. Paling tidak hikmahnya kita bisa berjumpa di sini."
Pemerintah Pastikan Hadir di Tengah Korban Gempa
Dalam amanat upacara, Tito mengajak masyarakat memperkuat nasionalisme sekaligus merefleksikan kembali perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan.
Ia menyinggung Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Menurut Tito, bentuk perlindungan tersebut juga diwujudkan melalui kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Kehadiran jajaran pemerintah pusat di NTT diharapkan menunjukkan bahwa penanganan dampak gempa menjadi perhatian pemerintah.
Sebelumnya, gempa kuat mengguncang wilayah NTT dan menimbulkan korban jiwa, korban luka, serta kerusakan infrastruktur di sejumlah daerah.
Pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan penanganan darurat, termasuk pendataan korban, distribusi bantuan, pemulihan layanan dasar, dan perbaikan infrastruktur terdampak.