SinPo.id - Anggota DPR RI Azis Subekti mengatakan pemerintah dan masyarakat sipil sama-sama berasal dari kedaulatan rakyat. Sehingga, semua pihak harus bersama-sama menjaga demokrasi agar tidak berubah menjadi kompetisi saling mencurigai.
"Pemerintah sipil dan masyarakat sipil berasal dari sumber legitimasi yang sama, yaitu kedaulatan rakyat. Keduanya harus menjaga demokrasi agar tidak berubah menjadi kompetisi kecurigaan," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
Azis menyoroti perbincangan publik yang tengah menguat saat ini mengenai peran masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintahan, termasuk munculnya inisiatif pembentuk 'Kabinet Bayangan'.
'Kabinet Bayangan' dibentuk oleh sejumlah akademisi dan pegiat masyarakat sipil sebagai saranan pengawasan sekaligus penyusunan alternatif kebijakan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Menurutnya, pengawasan dan kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan argumentasi, data, kepatuhan terhadap konstitusi, dan kepentingan umum.
Sebaliknya, kata dia, pemerintah juga harus memiliki kebijakan untuk mendengar kritik dan tidak memperlakukan setiap perbedaan pandangan sebagai ancaman kekuasaan.
"Ketika pemerintah memandang setiap kritik sebagai ancaman, kekuasaan mulai kehilangan kebijaksanaan. Sebaliknya, ketika setiap kebijakan pemerintah selalu dicurigai, ruang publik perlahan kehilangan rasionalitasnya," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil tidak seharusnya dibangun dalam suasana permusuhan permanen.
Azis menilai masyarakat sipil tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kelompok yang selalu berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintah.
Menurutnya, masyarakat sipil mencakup seluruh ruang kehidupan warga negara yang tumbuh secara bebas di luar struktur kekuasaan, termasuk organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, media, komunitas keagamaan, dunia usaha serta kelompok masyarakat yang mendukung ataupun mengkritik kebijakan pemerintah.
"Masyarakat sipil bukanlah identitas organisasi, apalagi monopoli moral dari kelompok tertentu. Ukurannya tidak ditentukan oleh posisi politik, terhadap pemerintah, tetapi oleh kesediaannya menjaga ruang publik yang bebas, bertanggungjawab, dan beradab," kata Azis.