Relawan Tak Masalah Parpol di Luar KIM Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

SinPo.id - Relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak menolak jika sejumlah partai pendukung capres-cawapres lain bergabung ke koalisi pemerintahan baru nanti.

Sejauh ini, ada tiga partai politik (parpol) yang berseberangan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketiga parpol itu, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Semakin banyak partai yang bergabung akan semakin baik. Sah-sah saja PKS, Nasdem dan PKB bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Tambah banyak bergabung, tambah bagus," kata Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman dalam keterangan resminya pada Senin, 6 Maret 2024.

Dia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 akan terbuka kepada parpol di luar KIM. Syafrudin bahkan berpandangan masuknya parpol dari kandidat lain akan menjadi contoh yang baik dalam budaya politik dan wujud rekonsiliasi politik nasional.

"Kepentingan persatuan bangsa lebih penting untuk membangun Indonesia lebih baik," katanya.

Dia mengatakan Prabowo-Gibran akan menyusun dan memilih kabinet pemerintahan secara profesional dan transparan. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo akan menggunakan hak prerogatif sebaik mungkin ketika menjadi Presiden, tanpa tekanan pihak manapun.

"Menteri bisa dari kalangan profesional, parpol dan bahkan bisa dari tokoh relawan," katanya.

Dengan begitu, dia yakin Prabowo bisa mengantarkan Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera, demi membangun bangsa sebagaimana tertuang dalam visi misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Pasangan tersebut, kata dia, juga mempunyai komitmen memberantas kebodohan, memberantas gizi buruk, memberantas angka kematian ibu hamil dan bayi, termasuk juga memerangi korupsi dan memberantas kemiskinan, serta menyediakan puluhan juta lapangan pekerjaan.

"Membangun bangsa, harus dilaksanakan bersama banyak partai politik, termasuk dari kelompok capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," katanya.