Pelaksanaan ibadah haji 2026 di tengah konflik Timur Tengah harus berbasis mitigasi yang terukur dan tanggung jawab negara dalam melindungi jemaah.

SinPo.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjamin keamanan jemaah haji di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah. Koordinasi terus dilakukan bersama otoritas pemerintahan Arab Saudi.

"Kalau untuk bicara soal keamanan jemaah ibadah haji di tengah konflik. Hingga hari ini Kemenhaj bersama Arab Saudi terus berkoordinasi, bahkan dalam pekan terakhir ini Kemenhaj memastikan keamanan jemaah haji," kata Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, saat dihubungi SinPo.id, Selasa, 14 April 2026.

Ichsan menyampaikan, komitmen pemerintahan Arab Saudi jelas yaitu menjamin keamanan selama ibadah haji.

"Komitmennya jelas dari otoritas pemerintah Arab Saudi menjamin keamanan ibadah haji dengan aman dan kondusif," ujar Ichsan memastikan.

Selain itu, kata dia, otoritas Arab Saudi memastikan akan menghadirkan dan memperioritaskan keamanan para jemaah haji di seluruh dunia.

Sedangkan persiapan keberangkatan jemaah haji Indonesia kloter pertama ke tanah suci sudah mencapai 100 persen. Tercatat pada tanggal 21 April 2026 para jemaah masuk ke Asrama Haji Bekasi, selanjutnya pada tanggal 22 April 2026, jemaah kloter pertama akan diberangkatkan ke tanah suci.

"Dan tanggal 22 April jemaah haji berangkat kloter pertama menuju tanah suci untuk gelombang pertama," ujar Ichsan menjelaskan.

Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Kemenlu untuk menjamin keamanan para jemaah.

"Pada perinsipnya pemerintah juga telah menyiapkan berbagai mitigasi-mitigasi untuk keamanan jemaah," katanya.

Tercatat Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menggelar konsolidasi internal sekaligus koordinasi dengan pihak syarikah untuk memastikan kesiapan petugas dan sistem layanan di lapangan.

Konsolidasi itu dilakukan di Kantor Urusan Haji Jeddah, Selasa 15 April 2026 melibatkan Wakil Ketua PPIH Arab Saudi, Budi Agung Nugroho, bersama Staf Teknis Haji Jeddah, Ilham Efendy. Turut hadir Sekretaris PPIH Arab Saudi, Abduh Diyaurrahman, serta jajaran Kepala Daerah Kerja (KDK) terdiri Abdul Basir, Ihsan Faisal, dan Khalilurrahman.

Konsolidasi ini menitikberatkan pada kesiapan sumber daya manusia, pembagian peran antar-daker, serta penguatan koordinasi teknis dalam pelayanan jemaah. Selain itu, dibahas pula langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala selama operasional berlangsung.

Menurut Kepala Daerah Kerja, Abdul Basir, kesiapan petugas di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan layanan haji.

“Koordinasi ini dilakukan untuk mematangkan persiapan menjelang kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang akan diberangkatkan pada 22 April 2026. Kami memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, lancar, dan aman,” ujar Basir.

Basir menegaskan pengecekan langsung terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan kesiapan operasional.

Senayan : Keamanan Jemaah Bingga Bebas Beban Kenaikan Avtur

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan lebih baik, aman, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.

“Kami menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah bagi jemaah lansia, termasuk kelayakan mushola dan tempat wudhu di lokasi akomodasi,” kata Marwan, saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Selasa, 14 April 2026.

Komisi VIII DPR RI juga memberikan sejumlah catatan strategis, termasuk memastikan fasilitas akomodasi di Makkah memadai, terutama bagi jemaah lanjut usia.

Marwan juga meminta pemerintah menyiapkan skema kedaruratan yang komprehensif guna melindungi jemaah selama berada di Arab Saudi, termasuk sistem pelacakan untuk mengantisipasi jemaah yang tersesat.

“Pemerintah harus menyiapkan sistem kedaruratan yang terintegrasi, termasuk mekanisme pelacakan jemaah, guna memberikan perlindungan maksimal,” ujar Marwan mengingatkan.

Komisi VIII DPR mendorong pemerintah melakukan kajian menyeluruh terkait upaya memperpendek masa tunggu jemaah haji, dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Kajian komprehensif itu perlu untuk mencari solusi memperpendek masa tunggu haji.

Selain itu Marwan meminta agar penyesuaian Biaya haji tahun 2026 yang dipengaruhi oleh kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar tak dibebankan kepada jemaah.

“Biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara,” kata Marwan menegaskan.

Menteri Haji dan Umrah RI perlu berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan agar penggunaan anggaran negara berjalan akuntabel.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar skema pembiayaan ini dapat dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan regulasi,” katanya.

Pentingya Mitigasi di Tengah Konflik

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah untuk menyikapi secara serius dan hati-hati menyusun pelaksanaan ibadah haji 2026 di tengah konflik timur tengah. Pelaksanaan tetap harus berbasis pada mitigasi yang terukur dan tanggung jawab negara dalam melindungi jemaah.

"Kami memandang pelaksanaan ibadah haji di tengah dinamika konflik di Timur Tengah memang harus disikapi dengan kehati-hatian, namun tetap berbasis pada mitigasi yang terukur dan tanggung jawab negara dalam melindungi jemaah," kata Selly kepada

Ia membenarkan hasil Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Haji dan Umrah RI, menghasilkan tiga skenario utama menghadapi eskalasi situasi konflik di Timur Tengah.

Sejumlah skenario itu mulai dari jaminan jemaah tetap berangkat dengan pengamanan ketat, skenario pembatalan oleh Indonesia, hingga skenario penutupan oleh Pemerintah Arab Saudi.

"Ini menunjukkan bahwa negara tidak berjalan tanpa perencanaan, tetapi justru mengedepankan prinsip mitigasi risiko secara komprehensif," kata Selly menambahkan.

Dia menegaskan keamanan jemaah menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, kata Selly, yang dilakukan negara adalah memastikan seluruh instrumen pengamanan dimaksimalkan, antara lain melalui pengalihan jalur penerbangan ke rute yang lebih aman, diplomasi untuk menjamin koridor aman bagi jemaah Indonesia sebagai non-kombatan, hingga kesiapan protokol evakuasi darurat.

Tercatat Komisi VIII DPR RI memberikan sejumlah masukan penting agar masyarakat tidak merasa khawatir. Antara lain, pemerintah harus transparan dan aktif menyosialisasikan setiap skenario kepada calon jemaah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian.

Selain itu memastikan kesiapan layanan di titik krusial seperti bandara Jeddah dan Madinah, termasuk kehadiran tim siaga 24 jam. Serta menjamin profesionalitas syarikah penyedia layanan agar tidak mengulang persoalan pelayanan seperti tahun sebelumnya.

"Serta melakukan perhitungan ulang secara detail terkait kapasitas layanan, baik akomodasi, transportasi, maupun konsumsi," kata Selly menjelaskan.

Selain itu Selly mengatakan ada rekomendasi agar pemerintah memastikan hak keuangan jemaah terlindungi dalam setiap skenario. Jika terjadi pembatalan, baik oleh Indonesia maupun oleh otoritas Arab Saudi, maka mekanisme pengembalian dana harus jelas, transparan, dan tidak merugikan jemaah.

"Dalam perspektif kami, negara harus hadir bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi sebagai pelindung,” katanya.

Dubes Uni Emirat Arab Pastikan Negaranya Aman dari Konflik Timur Tengah

Sementara itu Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Abdullah Salem Al Dhaheri, memastikan wilayahnya aman dari serangan Iran maupun eskalasi konflik di Timur Tengah. Keamanan itu ia membuktikan dengan kondisi bisnis yang berjalan seperti biasa. Termasuk penduduk Arab yang memiliki lebih dari 200 kebangsaan tinggal di Uni Emirat Arab.

“Sebagian besar dari mereka tidak ingin pergi dan ingin tinggal karena mereka telah melihat betapa amannya Uni Emirat Arab," kata Abdullah.

Meski ia mengakui UEA telah menjadi sasaran dan terkena hampir 2.850 rudal dan drone dari Iran. Namun, 96 persen dari serangan tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara.

"Dari sini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan pujian atas kapabilitas Angkatan Bersenjata UEA, kepemimpinan Uni Emirat Arab, dan kebijaksanaan yang telah mereka tunjukkan selama proses ini," ujar Abdullah menjelaskan. (*)