SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Pemprov DKI siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis untuk seluruh anak bangsa, termasuk di sekolah swasta. Pramono menegaskan bahwa Jakarta telah lebih dulu memulai proyek percontohan di 40 sekolah swasta.

“Karena ini sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya Jakarta sudah punya program pilot project di 40 sekolah swasta,” kata Pramono saat ditemui di Lippo Mall Nusantara, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa 10 Juni 2025.

Putusan MK pada Selasa (27/5/2025) mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis di semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengklaim siap secara penuh untuk menjalankan mandat ini.

Program percontohan pendidikan gratis di 40 sekolah swasta menjadi fondasi Pemprov DKI memperluas implementasi. Pramono menyebut Jakarta memiliki dua kekuatan utama yang memungkinkan program ini berjalan mulus: kualitas SDM dan kemandirian finansial.

“Kenapa Jakarta bisa? Karena SDM-nya ada, dan secara finansial juga mandiri,” tegasnya.

Salah satu problem klasik yang ingin diselesaikan lewat pendidikan gratis adalah praktik penahanan ijazah oleh sekolah swasta karena tunggakan biaya. Pramono menyebut, saat ini ada ribuan kasus ijazah tertahan — dan hampir semuanya terjadi di sekolah swasta.

“Ijazah tertahan itu hampir semuanya di sekolah swasta, jumlahnya mencapai 6.652. Itu yang akan kami selesaikan,” ucapnya.

Pramono menegaskan, pemenuhan pendidikan dasar adalah tanggung jawab negara, dan Pemprov DKI Jakarta akan mengambil peran penuh untuk menjamin hak belajar anak-anak tanpa hambatan biaya.

“Itu menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Pemerintah Jakarta,” tegasnya.

Dengan kesiapan Jakarta, diharapkan daerah lain bisa mengikuti langkah yang sama. Pendidikan tidak boleh lagi menjadi beban — melainkan jalan masa depan anak-anak Indonesia.