Legislator PKS Tolak Legalisasi Tempat Judi di Indonesia

SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid, menyatakan penolakannya terhadap wacana legalisasi tempat judi atau kasino di Indonesia. Karena berbagai studi internasional menunjukkan adanya dampak sosial yang signifikan dari perjudian.

Menurutnya, judi bukan hanya bertentangan dengan Pancasila, Konstitusi, nilai-nilai moral dan keagamaan, tetapi juga menciptakan kerugian sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada potensi penerimaan negara yang dihasilkan.

“Penerapan legalisasi judi mungkin akan sedikit meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Tetapi, biaya sosial dan ekonomi akibat legalisasi judi sangat besar dan merusak kehidupan masyarakat,” kata Kholid, dalam keterangan persnya, Rabu, 14 Mei 2025.

Bahkan dalam The Social and Economic Impacts of Gambling (2011), para peneliti dari Canadian Consortium for Gambling Research menyoroti bahwa perjudian meningkatkan risiko kriminalitas, masalah kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, serta penurunan produktivitas ekonomi masyarakat.

Kemudian menurut ekonom Earl L. Grinols dalam bukunya Gambling in America: Costs and Benefits (2004), studi berbasis data Amerika Serikat menemukan bahwa setiap 1 dolar penerimaan negara dari legalisasi judi menimbulkan kerugian sosial sebesar 7 hingga 10 dolar. 

“Angka ini tentu kontekstual, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa industri judi lebih banyak membawa dampak destruktif daripada manfaat ekonomi yang dijanjikan,” ungkapnya.

Ia pun menekankan bahwa industri judi adalah sektor ekonomi destruktif yang merusak jaringan sosial masyarakat dan mengalihkan sumber daya produktif ke sektor spekulatif. Sehingga akan lebih baik jika pemerintah fokus mendorong ekonomi halal dan memperkuat sektor keuangan syariah.

Terlebih, kata Kholid, potensi ekonomi halal Indonesia sangat besar, dengan estimasi perputaran mencapai Rp4.375 triliun per tahun, potensi aset keuangan syariah sebesar Rp5.000 triliun, dan potensi ekspor produk halal hingga USD 100 miliar. 

“Negara harus membangun ekonomi berbasis value creation, bukan value destruction. Judi mungkin terlihat memberi pemasukan cepat, tetapi biayanya jauh lebih mahal dan merusak tatanan sosial. Indonesia punya potensi besar membangun ekonomi yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui ekonomi halal. Itu jalan masa depan,” tandasnya.