Anggota DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Dialog Berbasis HAM Atasi KKB
SinPo.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam mengatasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Sebab, kasus kekerasan yang dilakukan kelompok itu terus berulang.
Dia mengatakan jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah. Apalagi, situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
"Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,l kata Mafirion dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 15 April 2025.
Legislator dari Fraksi PKB itu tak menoleransi kasus KKB membunuh 12 orang warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Menurut dia, pendekatan dialogis memang membutuhkan waktu lama karena pendekatan itu harus terus berkesinambungan.
Meski demikian, pendekatan tersebut diyakini akan bisa menghasilkan solusi perdamaian abadi. Mafirion menyatakan Republik Indonesia punya pengalaman sejarah konflik, seperti yang terjadi di Aceh. Namun, dengan adanya dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai, konflik itu bisa terselesaikan.
"Pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan," katanya.
Pendekatan dialogis, kata Mafirion, pernah dilakukan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat menyelesaikan kekerasan bersenjata di Aceh.
Gus Dur melakukan pertemuan dengan semua kalangan, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, hingga aktivis HAM dan melakukan pendekatan nonmiliter secara humanis.
"Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu bahwa banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi," katanya.
