Legislator Golkar Dukung PSU Pilkada Gunakan Anggaran Seefisien Mungkin

SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di 24 daerah untuk menggunakan anggaran seefisien mungkin. Penyelenggaraan PSU tidak boleh menelan biaya berlebihan.

"Memang (PSU) harus kita buat seefisien mungkin lah, kan suasananya efisiensi. Jangan ada lagi hal-hal atau anggaran yang enggak perlu atau mubazir," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025.

Dia menyebut pihaknya pun akan mengawasi dengan seksama anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar PSU di 24 daerah sebagaimana yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nanti semua susunan anggaran biaya belanjanya kan diajukan oleh KPU. Tentu kami akan awasi berapa anggaran yang diajukan KPU, kami verifikasi," ucapnya.

Meski demikian, Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menggarisbawahi bahwa efisiensi anggaran tidak mereduksi standar minimal pada aspek-aspek tertentu untuk menggelar pemungutan suara.

"Harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Itu harus ada standarnya. Enggak boleh, misalnya kotak suara satu TPS (tempat pemungutan suara) untuk anggaran 300 orang, ya enggak boleh anggarannya gara-gara hemat cuma 200 orang," kata dia.

"Standarnya harus standar minimal," ujar dia. Jadi memang harus kami verifikasi, anggaran itu memang sangat efisien dan berstandar minimal," timpalnya.

Oleh karenanya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menyebut pihaknya akan memastikan anggaran penyelenggaraan PSU dengan mengundang pemerintah dalam rapat Komisi II DPR RI pada Senin, 10 Maret 2025.

"Kami akan dengar, rencananya tanggal 10 besok kami akan undang Mendagri (Menteri Dalam Negeri) di Komisi II. Seharusnya jajaran pemerintah sudah berkoordinasi, bekerja sama dengan Menkeu (Menteri Keuangan), memastikan bahwa anggaran PSU sudah tersedia," ucap dia.

Mantan Ketua Komisi II DPR RI itu pun menyerahkan skema anggaran penyelenggaraan PSU di 24 daerah kepada pemerintah pusat, di mana apabila pemerintah daerah tidak sanggup menganggarkan PSU maka dapat dibantu oleh pemerintah pusat.

"Soal skemanya itu tentu urusan pemerintah. Kalau kami di DPR meminta supaya penyelenggara PSU tidak boleh tertunda. Kalau anggaran di daerah enggak tersedia, harus dibantu oleh anggaran pusat," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan anggaran PSU Pilkada 2024 untuk 24 daerah yang diperintahkan MK akan diatur sehemat mungkin.

"Kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang enggak perlu. Misalnya, sosialisasi koordinasi PSU di hotel, enggak boleh," ucap dia.

Menurut Bima, anggaran PSU akan difokuskan untuk hal-hal pokok, termasuk di antaranya pengadaan surat suara, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), hingga pengamanan selama tahapan PSU.