Mendagri: 370 Pemda Belum Realisasikan Dana Hibah Pengamanan PIlkada

SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut sebanyak 370 pemerintah daerah (Pemda) dari 545 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2024 masih belum merealisasikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pengamanan untuk TNI.

"Saya sedikit prihatin karena dari pemda yang sudah melaksanakan NPHD secara nasional itu baru 175 pemda. Yang belum membuat naskah perjanjian hibah, agreement atau MoU itu cukup rendah, 370 pemda," kata Tito dalam keterangannya dikutip Kamis, 27 Juni 2024.

Menurut Tito, ada dua macam kendala. Kemungkinan dari TNI belum mengajukan NPHD pengamanan, atau sudah mengajukan, tetapi belum disetujui oleh kepala daerah.

"Sedangkan di institusi Polri untuk NPHD pengamanan secara nasional juga sama. Ada 194 pemda yang sudah, sisanya 351 pemda belum merealisasikan NPHD pengamanan pilkada," ungkap dia.

Dia menuturkan, alokasi anggaran untuk NPHD pengamanan pada institusi TNI secara nasional sebesar Rp456,61 miliar. Realisasinya baru Rp176,29 miliar dan belum disalurkan Rp280,3 miliar. 

"Jumlah pemda yang sudah merealisasikan 74 pemda dan belum merealisasikan tercatat 471 pemda," ujar Tito. 

Sementara itu, kata dia, untuk alokasi anggaran NPHD pada institusi Polri secara nasional sebesar Rp1,412 triliun. Realisasi NPHD Rp526,8 miliar, belum disalurkan Rp885,9 miliar. Realisasi baru 87 pemda dan belum realisasi 458 pemda.

"Kadang-kadang berpikir pengamanan hanya pada pengamanan peristiwa, pada saat pencoblosan, itu tidak. Saya pernah menjadi kapolda, pernah jadi kapolres. Pengamanan itu kami masukkan juga untuk penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi aman, tidak pada pelaksanaan hari-H saja," tuturnya. 

Tito berujar, makin cepat uang ditransfer ke aparat keamanan, maka sudah ada langkah-langkah untuk pengkondisian pilkada yang aman. Meski demikian, dapat pula menggunakan dana regular bila pencairan NPHD-nya terkendala untuk sementara.

"Akan tetapi, ini ada event khusus yang penting, dan undang-undang menyatakan dibiayai oleh APBD. Kenapa tidak ada sumber yang lain bisa dimanfaatkan?" kata Tito. 

Mantan Kepala BNPT ini juga mendorong pimpinan pejabat TNI/Polri di daerah agar berkoordinasi dengan pemda setempat dengan mengajukan proposal NPHD pengamanan agar kepala daerah bisa segera melakukan evaluasi, diskusi, hingga ketemu angkanya, lalu ditandatangan segera.

"Ini jangan sampai berlarut-larut sampai uangnya dipakai untuk lain-lain untuk pendidikan, kesehatan, karena kita tidak tahu," tandasnya.