SinPo.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meninjau pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting ke Posyandu As Syifa yang berlokasi di Desa Palem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Kegiatan ini bagian dari pelaksanaan intervensi serentak yang dilakukan di 38 provinsi di Indonesia, yang melibatkan sekitar 304.263 posyandu. Per 14 Juni 2024, intervensi serentak telah mencapai 33,64 persen.

"Ini kan bulan pengukuran dan penimbangan balita serentak nasional, melibatkan 304.263 Posyandu seluruh Indonesia. Itu capaiannya hari ini tadi saya dapat laporan baru sekitar 33,64 persen," kata Muhadjir dalam keterangannya pada Minggu, 16 Juni 2024.

Muhadjir mendorong seluruh perangkat pemerintah beserta jajaran BKKBN di daerah segera mempercepat penimbangan dan pengukuran. Hal tersebut agar akhir bulan Juni dapat mencapai setidaknya 100 persen dari total populasi balita dan posyandu yang ada.

"Saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa serta jajaran BKKBN di masing-masing daerah supaya mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh posyandu, sehingga akhir bulan Juni kita harapkan bisa mencapai 100 persen dari total populasi balita dan jumlah posyandu yang ada," kata Muhadjir.

Muhadjir menerangkan, pelaksanaan intervensi serentak di seluruh posyandu dilakukan untuk melihat capaian dan kualitas data rutin nasional tahun 2024. Hasil yang didapat juga bakal jadi bagian dari langkah pencegahan stunting dan mempercepat penurunan stunting di Indonesia.

"Kita ingin memastikan sebetulnya berapa capaian dan kualitas pemantauan pertumbuhan tahun 2024 untuk menentukan intervensi bagi yang bermasalah gizi, karena ada perintah dari Bapak Presiden tahun 2024 nanti terakhir itu minimum 14 persen, dan ini akan kita jadikan dasar untuk intervensi kemudian melakukan langkah pencegahan stunting pada periode kepemimpinan presiden berikutnya,” kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, ada tiga standar kelayakan pada Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM), yakni peralatan yang terstandar, kompetensi kader, serta cakupan mencapai 100 persen dari total balita nasional.

“Karena kelayakan standar data rutin PPGBM yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah apabila peralatannya terstandar, tidak boleh peralatan yang macam-macam. Kemudian tenaga kadernya kompeten, dan cakupannya harus 100 persen dari total balita nasional,” kata dia.