HIMPI Harap Perguruan Tinggi Tak Mendadak Menaikkan UKT
SinPo.id - Sekretaris Jenderal Badan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengingatkan, agar perguruan tinggi negeri (PTN) tidak mendadak membuat kebijakan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT).
"Seharusnya jika ada kenaikan, ditetapkan sejak awal dan jangan tiba-tiba di tengah jalan ada kenaikan UKT," kata Anggawira di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024.
Kenaikan UKT ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 yang memberikan kerangka hukum untuk penyesuaian biaya kuliah di perguruan tinggi.
Namun, menurut Angga, penerapan aturan ini seharusnya disertai dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang jelas dengan para pemangku kepentingan, bukan dilakukan secara mendadak.
Karena itu, ia mendorong agar implementasi Permendikbud ini dapat dilakukan dengan adil. Sehingga tidak ada kenaikan UKT yang dilakukan oleh PTN secara semena-mena tanpa menghitung formulasi yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud.
Anggawira juga menilai kenaikan UKT di tengah jalan bukan kebijakan yang baik dan terkesan sembrono.
Ia menyebut kenaikan secara tiba-tiba itu membuat kampus tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Penting untuk memanfaatkan aset PTN Badan Hukum (PTN BH) untuk meningkatkan pendapatan.
"Kenaikan tiba-tiba ini artinya kampus masih perlu meningkatkan perencanaan dan manajemen keuangan," ujar Anggawira.
"Untuk kampus PTN BH kan diberikan keleluasaan lebih dalam pengelolaan asetnya, seharusnya ini bisa dimanfaatkan sebagai revenue stream," lanjutnya.
Lebih lanjut, Anggawira mendorong masing-masing perguruan tinggi untuk secara aktif mengembangkan unit bisnisnya, apalagi yang sudah memiliki status sebagai PTN BH.
PTN BH memiliki keleluasaan dalam mengelola aset perguruan tingginya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan profit dan keuntungan perguruan tinggi. Hal ini dapat membantu sistem subsidi dalam menunjang pendidikan perguruan tinggi.
"Melalui pengembangan unit bisnis yang aktif, terutama bagi PTN Badan Hukum (BH), diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan profit dan keuntungan perguruan tinggi. Langkah ini dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan sistem subsidi pendidikan tinggi, sehingga pendidikan yang berkualitas tetap dapat diakses oleh semua pihak," tukasnya.
