Mendagri Minta PJ Kepala Daerah Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada

SinPo.id -  Penjabat kepala daerah seluruh Indonesia diminta memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024. Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Hampir semua sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” kata Tito pada Rabu 27 Maret 2024.

Dia menjelaskan upaya pemenuhan anggaran ini perlu dilakukan secara tepat waktu karena pihak penyelenggara harus menjalankan sejumlah tahapan. Menurut dia. anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan 60 persen APBD Tahun 2024.

Untuk itu, dia telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran tersebut sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
Dia mendorong Pj. kepala daerah agar segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD.

Dirinya meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.
Selain itu, Tito juga mengingatkan Pj. kepala daerah agar terus berupaya mengendalikan inflasi, karena pengendalian inflasi ini berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.

“Artinya, ada barangnya dan juga harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” ujarnya.

Tito bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri juga terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (pemda).

Dia meminta Pj. kepala daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen.
Masalahnya, meski saat ini angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.