Pengelolaan Belum Maksimal, Legislator Golkar Dorong Keberlanjutan Hilirisasi
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin menilai keberlanjutan hilirisasi di Indonesia sangat logis dan rasinal. Sebab, pengelolaan pertambangan di Tanah Air sejauh ini belum maksimal bahkan banyak keluar dan menguntungkan pihak lain.
Ini disampaikan Mukhtaruddin menanggapi pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang meminta kebijakan soal hilirisasi diperkuat. Hilirisasi dinilai penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.
"Kalau terkait dengan masalah statement itu saya kira itu suatu pernyataan yang logis dan sangat rasional, mengingat perkembangan dari masa ke masa," kata Mukhtaruddin kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.
Menurut dia, penguasaan tambang yang ada di Indonesia sudah lama dikuasai pihak luar dan merugikan bangsa Indonesia. Untuk itu, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sekarang sangat tepat untuk memberikan nilai tambah bagi negara.
"Itu kan sudah sejak zaman kita belum merdeka mereka sudah menambang di daerah kita, tetapi kita tidak melakukan hilirisasi dari dulu, akhirnya kita tidak mendapatkan nilai tambah yang banyak dari mineral yang kita miliki, dan kita tahu sendiri faktanya bahwa kita dari dulu memang begitu begitu saja," ujar dia.
Politikus Partai Golkar ini menilai kebijakan hilirisasi harus didukung penuh semua pihak. Lewat hilirisasi ini juga Indonesia akan berubah status dari negara berkembang menjadi negara maju sebagaimana yang diinginkan bersama.
"Sehingga tekad pemerintah untuk melakukan hilirisasi ini kan sesuatu yang harus kita dorong, yang harus kita dukung, karena kalau kita mau maju, mau besar dan mau menjadi negara industri yang besar, ya kita harus menguasai hilirisasinya," kata dia.
Di sisi lain, Mukhtaruddin berharap pemerintahan periode selanjutnya mau melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi kemajuan bangsa Indonesia.
Menurut dia, Indonesia akan berjalan di tempat jika presiden terpilih berikutnya tidak melanjutkan kebijakan hilirisasi tersebut. Dia tidak ingin Indonesia terus menjadi negara berkembang tanpa ada kemajuan sedikit pun.
"Ini harus dimiliki oleh semua anak bangsa, semua stakeholder harus memiliki hal itu, siapapun nanti presiden terpilih berikutnya ataupun kabinet yang berikutnya itu harus punya visi yang sama untuk bagaimana agar hilirisasi ini menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan, agar negara kita menjadi negara yang maju," kata dia.
Mukhtaruddin pun mengakui bukti hilirisasi yang dilakukan pemerintah saat ini berbuah positif. Nilai tambah yang didapatkan negara dari hasil hilirisasi bahkan sangat signifikan.
"Harus, harus ada, makanya ini harus menjadi sebuah komitmen bangsa, komitmen nasional yang harus kita dorong terus untuk melakukan hilirisasi ini, buktinya sekarang dengan kita melakukan hilirisasi, diolah pun belum maksimal sudah terlihat banyak nilai tambah yang kita dapat dari hilirisasi yang ada," ucapnya.
"Memang hilirisasi ini harus kita paksa, karena kalau maunya dunia luar kita hanya sebagai supplier daripada raw material bahan baku konsentrat kan gitu, kita sendiri harusnya yang punya tekad ke sana, tantangannya memang berat tetapi yang paling penting kita harus punya tekad itu," timpalnya.
Mukhtaruddin juga berharap iklim investasi di Indonesia diperbaiki mulai dari proses perizinan yang tidak berbelit-belit, sosial masyarakat, hingga situasi politik bangsa yang harus dijaga agar tidak mengganggu investasi.
"Salah satu juga yang harus mendukung adalah iklim investasi yang harus diperbaiki, sehingga prosedur perizinan situasi sosial masyarakat kondisi bangsa ini harus mulai stabil agar investasi masuk untuk hilirisasi itu," kata dia.
Mukhtaruddin pun menyarankan agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke depan harus menuangkan kebijakan melanjutkan hilirisasi dalam visi-misi agar tidak melenceng atau mencabut kebijakan hilirisasi ini.
"Harusnya presiden yang akan datang punya visi itu, pemimpin yang akan datang harus punya visi itu, kalau perlu visi itu harus dituangkan dalam visi-misi calon presiden dan wakil presiden, supaya hilirisasi ini menjadi salah satu menjadi visi yang harus dicantumkan dalam visi misi dari calon presiden dan wakil presiden ke depan," kata dia.
