Anggota DPR RI Golkar Dorong Transformasi Pengawasan Internal Kemenkeu
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong transformasi pengawasan internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengawasan ini penting agar citra kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebuti membaik.
"Rentetan kejadian ini tentu ibarat cobaan bagi Kemenkeu di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani," kata Puteri kepada wartawan dikutip, Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023.
Kemenkeu tengah mendapat sorotan tajam dari publik. Sebab, beberapa kasus melibatkatkan pegawai di Kemenkeu.
Mulai dari kinerja pelayanan bea cukai di bandara, dugaan penghinaan yang dilakukan oknum pegawai Kemenkeu di media sosial, hingga dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang sempat diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Padahal, kata Puteri, Kemenkeu sebelumnya sempat menuai pujian karena selama dua tahun terakhir mampu mencapai target penerimaan pajak.
"Sayangnya, capaian ini harus tercederai oleh tindakan oknum yang menyelewengkan integritas yang berdampak pada erosi kepercayaan publik dan integritas Kemenkeu sendiri,” ujarnya.
Berkaca pada berbagai kejadian ini, Puteri menilai kinerja dan kualitas pengawasan internal Kemenkeu perlu segera diperbaiki. Kemenkeu perlu mengevaluasi sistem untuk mengidentifikasi di mana saja celah yang rawan disalahgunakan.
"Selama ini Kemenkeu sudah memiliki three lines of defense. Sistem ini yang perlu digali, pada lapisan mana yang paling rentan untuk diselewengkan. Apakah dari lini pertama di level atasan langsung, atau lini kedua pada level Unit Kepatuhan Internal (UKI), atau lini ketiga di level Inspektorat Jenderal," kata Puteri.
Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong upaya reformasi birokrasi di Kemenkeu secara menyeluruh.
"Tidak hanya transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, dan infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM)," kata dia.
"Karena, bagaimanapun, kredibilitas Kemenkeu ini harus dipulihkan untuk mengembalikan kepercayaan publik," tegas Puteri.
