Penguatan Hilirisasi Pertambangan, DPR Optimistis Ekspor Indonesia Kuat di 2023

Laporan: Juven Martua Sitompul
Selasa, 17 Januari 2023 | 11:25 WIB
Ilustrasi tambang/pixabay
Ilustrasi tambang/pixabay

SinPo.id -  Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta jajarannya lebih memperkuat nilai perdagangan ekspor Indonesia pada 2023 sudah tepat. Apalagi, perintah itu disampaikan setelah nilai ekspor perdagangan Indonesia mengalami tren positif.

Misbakhun optimistis kebijakan hilirisasi di sektor pertambangan akan menguatkan nilai ekspor Indonesia pada tahun ini. 

“Terkait dengan permintaan presiden terhadap pertumbuhan ekspor kita, saya yakin bahwa kinerja ekonomi terutama hilirisasi di sektor pertambangan, di sektor mineral ini akan memberikan dampak yang kuat terhadap ekspor kita di tahun 2023 nanti,” kata Misbakhun kepada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.

Politikus Partai Golkar ini menilai larangan ekspor bahan mentah sejauh ini belum efektif. Sebab, posisi Indonesia terhadap larangan ekspor nikel masih mengalami banting.

“Bukan bahan baku mentah ya. Kemudian Presiden juga melarang ekspor bauksit. Bauksit dilarang oleh pemerintah juga untuk  memperkuat hilirisasi pertambangan kita,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, kebijakan hilirisasi pertambangan ini menjadi satu modal besar Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor. Terlebih, yang akan diekspor ke depan bukanlah bahan mentah tetapi bahan jadi yang memiliki nilai jual sangat tinggi. 

“Hilirisasi ini akan memberikan penguatan yang luar biasa terhadap nilai ekspor Indonesia. Jadi menurut saya larangan ekspor ini adalah bagus apabila larangan itu adalah larangan ekspor untuk bahan baku, bahan mentah dan sebagainya,” ucapnya.

Misbakhun menjelaskan jika larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan nilai tambah. Pertumbuhan ekspor ini juga tentunya harus dibarengi dengan peningkatan cadangan devisa. 

“Saya setuju dengan Presiden makanya devisa hasil ekspor harus dikuatkan regulasinya oleh Bank Indonesia. Bahwa semua ekspor bahan baku bahan mentah dan bahan jadi yang berasal dari Indonesia maka devisa hasil ekspornya harus masuk ke perbankan Nasional Indonesia,” kata dia.

"Kalimat harus ini, harusnya menjadi aturan yang ditegakkan baik itu oleh bank sentral maupun perbankan nasional kita karena ini juga akan memberikan penguatan terhadap cadangan devisa kita. Tinggal bagaimana tidak melanggar undang-undang sistem devisa bebas, tidak melanggar aturan-aturan yang ada di sana maka harus dibuat aturan baru yang mengakomodasi bagaimana memperkuat sistem cadangan devisa kita dengan hasil ekspor kita yang meningkat tajam tersebut,” timpalnya.


Untuk itu, anak buah Airlangga Hartarto ini mengusulkan agar disinkronkan semua aturan-aturan yang berkaitan dengan ekspor di sektor keuangan. 


“Misalnya kalau ada emiten di pasar modal yang bergerak di bidang ekspor hasil pertambangan, maka dia kemudian mendapatkan pembiayaan dari perbankan nasional, maka dibuat aturan yang terintegrasi yang kuat bahwa dia harus merepatriasi devisa hasil ekspornya, harus di perbankan nasional. Karena Ini dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian nasional,” kata Misbakhun.

Sementara itu, peneliti INDEF Eko Listiyanto mengatakan untuk mencapai target yang diinginkan Presiden maka larangan melakukan ekspor dalam bentuk bahan mentah harus terjadi. Sehingga, dengan sendirinya target tersebut bisa terealisasi di tahun ini.

“Target tersebut tentu memerlukan percepatan hilirisasi produk komoditas yang diatur untuk dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Jika target hilirisasinya meleset, maka target ekspor tersebut kemungkinan akan ikut meleset,” kata Eko.

Oleh sebab itu, cara tepat untuk melakukan itu adalah menaikkan cadangan devisa dengan meningkatkan ekspor lebih besar ke luar negeri. 

“Di sisi lain, juga perlu memastikan tidak membuat kebijakan yang memicu impor, terutama pada produk yang konten impornya masih tinggi atau TKDN nya masih rendah,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya lebih memperkuat nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2023. Ini diperintahkan Jokowi setelah nilai ekspor pada 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai ekspor mencapai USD268 miliar.
sinpo

Komentar: