Dewan Pers SinPo

Jokowi Ingatkan Soal Politik Identitas, Pengamat: Buzzer Jahat Harus Ditertibkan

Laporan: Tri Setyo Nugroho
Jumat, 19 Agustus 2022 | 06:51 WIB
Presiden Joko Widodo (SinPo.id/Instagram)
Presiden Joko Widodo (SinPo.id/Instagram)

SinPo.id - Presiden Joko Widodo meminta oknum atau kelompok tertentu berhenti menggunakan politik identitas, politisasi agama dan polarisasi sosial di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato sidang tahunan di depan MPR, DPR dan DPD RI pada, Selasa 16 Agustus 2022.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, politik identitas atau politisasi agama akan terus terulang jika polarisasi Pilpres dengan dua pasangan terulang. Karena masyarakat akan dihadap-hadapkan dan terjadi saling klaim benar dan salah, atau Pancasilais dan radikal. 

“Polarisasi kemudian memantik politik identitas dan keterbelahan publik. Kita merasakan betul apa dampaknya implikasinya akan besar terhadap luka-luka yang menganga, yang merusak kebangsaan kita dan bagaimana kita merasakan puncak gunung es-nya itu,” kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Kamis 18 Agustus 2022.

Pangi menilai, keterbelahan akibat politisasi agama ini dianggap tidak terjadi oleh para elit parpol. Namun yang merasakan dan berdampak adalah masyarakat. 

“Bagi elit dianggap tidak ada tetapi faktanya itulah yang terjadi pada kasus yang siapa namanya ada Armando yang dikeroyok itu itu hanya klimaknya saja,” ujarnya.

Atas dasar itu, Pangi menyarankan agar Pemerintah dan aparat penegak hukum lebih tegas kepada pihak-pihak yang menggunakan politik identitas atau politisasi agama untuk kepentingan mereka. Salah satunya adalah didiskualifikasi kandidat yang menggunakan politik identitas dan memidanakan para buzzer  politik. 

“Tidak hanya sekedar imbauan, tetapi sanksi yang tegas calonnya bisa didiskualifikasi atau tim suksesnya langsung mendapatkan hukum pidana gitu. Termasuk yang menyebarkan kontennya dan  narasinya atau termasuk bazar buzzer politik yang jahat gitu,” jelasnya.

Lanjut Pangi, Pilpres 2024 harus menghadirkan pasangan Capres-Cawapres lebih dari dua pasangan, agar keterbelahan tidak berlanjut di Pilpres 2024. Sejauh ini, kata Pangi isu-isu yang dikembangkan oleh para buzzer dan oknum politisi hanyalah isu murahan yang tak pantas diributkan. 

“Kalau kita masih punya dua calon presiden untuk apa kita Pilpres, untuk apa hanya mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar dan isu-isu yang sebetulnya murahan, isu-isu yang sebetulnya tidak pantas itu. Bagaimana kita melihat di bawah itu mendidih,” pungkasnya.sinpo

Komentar:
BONGKAR
Aplikasi Sinpo
POJOK SINPO
"Prabowo Harus Jadi Presiden"
"Mas Bowo harus jadi presiden, kali ini harus jadi dan harus menang."
Mantan Danjen Kopassus, Jenderal (Purn) Subagyo HS
BERITATERPOPULER