Audit Kemen-ESDM! BPK Temukan 4 Masalah Serius Terkait LHP, Salah Satunya Soal Pajak Minerba
SinPo.id - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dan Kinerja kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dilakukan pada semester II tahun 2021, Selasa (22/3).
Hasil pemeriksaan BPK tersebut menunjukkan bahwa masih ada empat permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Kementerian ESDM untuk segera diperbaiki.
Mengutip laman bpk.go.id, Rabu (23/3), empat LHP tersebut adalah tiga LHP Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan dan satu LHP Kinerja pada Kementerian ESDM, yaitu pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (PNBP SDA Minerba) Tahun 2020 dan 2021.
Kemudian, lanjut BPK, pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan kewajiban pembangunan smelter oleh perusahaan melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri tahun 2018 s.d 2021.
“Kemudian, pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020 dan 2021 (s.d. triwulan iii), serta lhp kinerja pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (kblbb) untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan tahun 2019 s.d. semester I Tahun 2021,” tulis bpk.
Dalam pemeriksaan atas pengelolaan PNBP SDA Minerba, BPK menemukan permasalahan yang harus menjadi perhatian Kementerian ESDM, antara lain pengelolaan iuran tetap dan royalti belum optimal sehingga mengakibatkan masih terdapat kekurangan pembayaran iuran tetap dan royalti tahun 2020 dan 2021 serta terdapat iuran tetap yang belum ditagihkan kepada Wajib Bayar.
“Selain itu, dalam pengelolaan royalti dan penjualan hasil tambang, masih terdapat kelemahan dalam aplikasi ePNBP versi 1 dan aplikasi ePNBP versi 2 yang perlu segera diperbaiki agar perhitungan dan penetapan PNBP dapat lebih cepat, akurat dan handal,” lanjut bpk.
Kemudian, dalam pemeriksaan atas pembinaan dan pengawasan kewajiban pembangunan smelter, BPK menemukan permasalahan antara lain terdapat perusahaan yang berpotensi terlambat menyelesaikan pembangunan smelter.
Dan Ditjen Minerba belum seluruhnya mengenakan denda administrasi kepada perusahaan yang belum menyelesaikan pembangunan smelter sesuai target waktu yang ditetapkan.
“Selain itu, terdapat perusahaan yang belum menyetorkan dana jaminan kesungguhan pembangunan smelter,” katanya.
Sedangkan dalam pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa, BPK menyoroti pelaksanaan tiga paket pekerjaan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga Ditjen Migas tidak sesuai dengan kontrak.
Pada pemeriksaan kinerja atas penyediaan infrastruktur KBLBB untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan, BPK mengungkapkan perangkat kebijakan yang koheren terkait penyediaan infrastruktur KBLBB belum seluruhnya tersedia dan Pemerintah belum optimal memberikan insentif dan dukungan dalam penyediaan infrastruktur KBLBB.
"Menteri ESDM beserta jajarannya agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Isma Yatun saat menyerahkan hasil audit tersebut.
