Temuan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos, DPR Segera Panggil Menteri Sosial

  • Laporan:

“Ketika ada temuan genting, Menteri Sosial semestinya berkomunikasi dengan kami lebih dulu, bukan jadi pahlawan sendiri. Padahal, persoalan data ini adalah concern bersama antara pemerintah dan DPR. Sebab itu kami telah bersepakat membentuk panitia kerja (panja) pada tahun 2020 silam untuk menyelesaikan persoalan ini” jelasnya.  
Selain itu, politisi PKS ini juga mengaku heran dengan tindakan sepihak Menteri Sosial tersebut. Sebab, selama ini Fraksi PKS di Komisi VIII acapkali mempertanyakan ihwal akurasi data DTKS, akan tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memadai. 

“PKS selalu mengkritisi persoalan data penerima bansos. Namun tidak pernah memperoleh tanggapan yang memadai. Sehingga, kami pun turut terkejut dengan adanya temuan data ini,” ungkapnya. 

Di sisi lain, demikian Bukhori, kita juga tidak menafikan fakta bahwa terdapat persoalan data ganda penerima bansos di dalam data milik Kementerian Sosial. Persoalan inclusion error dan exclusion error adalah masalah yang kompleks dan sedang dalam tahap pembenahan. Karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR.

Untuk diketahui, Kementerian Sosial akhirnya mendata ulang penerima bansos. Ada 21,156 juta data yang dinonaktifkan. Alhasil, per 1 April 2021 Kementerian Sosial meluncurkan New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen dukcapil Kemendagri. 

Lebih lanjut, Bukhori juga memperingatkan Menteri Sosial untuk memastikan penonaktifan data tersebut tidak berdampak pada KPM yang sesungguhnya berhak atas bansos.

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar